Berita

Press Rilis

Wawasan Jurnalistik

Recent Posts

Jurnalis Pamekasan dukung TNI-Polri ciptakan suasana kondusif

PWI Pamekasan 30.5.19 Add Comment
PWINews - Kalangan jurnalis dari berbagai media di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur mendukung upaya TNI-Polri di wilayah itu dalam mewujudkan situasi kondusif pasca terjadinya ricuh 21-22 Mei 2019 di Jakarta, melalui pemberitaan yang mendidik dan mencerahkan publik.

"Dukungan media melalui pemberitaan yang mendidik dan mencerahkan sangat penting, mengingat media juga memiliki peran penting dalam ikut memberikan pencerahan melalui berita yang disampaikan kepada publik," kata Wakil Sekretaris Bidang Kerja Sama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pamekasan Rafiqi di Pamekasan, Kamis.

Reporter Radio Karima FM Pamekasan ini menyatakan, media merupakan pilar keempat dalam sebuah negara yang menerapkan sistem demokrasi, sehingga peran media bisa menjadi pertimbangan dalam ikut mengarahkan opini publik terkait dengan perdamaian, persatuan dan kesatuan bangsa ini.

Sesuatu yang dinggap penting dan menjadi bingkai berita media, maka dipandang publik sebagai seuatu yang penting pula, dan demikian juga sebaliknya. [Baca Juga: PWI - Aisyiyah MoU tentang Pemberantasan Tubercolosis]

Dukungan PWI dalam upaya mewujudkan situasi di Kabupaten Pamekasan yang aman dan kondusif terhadap dua institusi tersebut, yakni TNI dan Polri disampaikan dalam acara buka puasa bersama yang digelar di aula Mapolres Pamekasan bersama komunitas paguyuban wartawan lokal Pamekasan, yakni Forum Wartawan Pamekasan (FWP) dan Aliansi Jurnalis Pamekasan (AJP).

Tidak kurang dari 50 orang jurnalis dari berbagai media hadir dalam acara deklarasi itu, meliputi jurnalis televesi, radio, koran dan jurnalis media daring.

Kapolres Pamekasan AKBP Teguh Wibowo mengapresiasi komitmen para jurnalis yang bertugas melakukan liputan jurnalistik di Kabupaten Pamekasan itu. [Baca Juga: Polres Pamekasan Wujudkan Zona Integritas Bersama Polres Pamekasan]

Ia mengatakan, berita yang berimbang dengan sumber informasi kompeten merupakan salah satu kunci dalam berupaya mengarahkan pemberitaan agar kondusif dan mendingin suasana.

Kepatuhan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 dan kode etik jurnalistik merupakan hal pokok yang perlu diperhatikan, sehingga dengan cara itu, berita yang disampaikan menjadi akurat dan tidak bias, saat dibaca publik.

"Dukungan dari semua pihak, termasuk kalangan jurnalis, akan sangat berarti untuk terus mendinginkan suasa pasca kerusuhan yang terjadi di Jakarta kemarin dan imbasnya ke daerah-daerah," kata kapolres. [Polres Menerima Penghargaan Sebagai Lembaga Pemerintahan Paling Komunikatif di Pamekasan]

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Pamekasan Syamsuddin Lubis menyatakan, akhir-akhir ini, memang cenderung ada upaya di sebagian masyarakat untuk mengaburkan antara media massa dengan media sosial.

Upaya pengaburan dua jenis media berbeda itu, menurut dia, misalnya terlihat di beberapa postingan di jejaring sosial faceboook dan twitter. Banyak pengguna media sosial yang menjadikan media sosial sebagai rujukan seperti blogspot, sedangkan media massa daring arus utama cenderung kurang diminati, bahkan dianggap sebagai berita bohong.

Fenomena ini terjadi, seiring dengan perkembangan situasi politik yang kian memanas yang ditopang oleh kecanggihan teknologi informasi yang disalahgunakan. [Baca Juga: PWI-KONI Pamekasan Bersinergi Kawal Prestasi Olahraga]

"Maka dari itu, kerja sama yang baik antara kelompok organisasi profesi jurnalis dengan institusi Polres dan TNI kedepan, bisa mewujudkan kabupaten ini lebih baik lagi, yakni terwujudnya tatanan masyarakat dan kondusif," kata Jurnalis Koran Harian Bhirawa ini.

Orientasi pada nilai menurut dia, hendaknya harus menjadi pertimbangan. Cara pandang jurnalis bahwa "Bad News is Good News/berita jelek merupakan berita baik" harus diubah, menjadi "Good news is Good News/berita bagus adalah berita bagus".

"Dengan cara seperti ini, maka kami yakin, cita ideal tentang suasana aman yang kondusif, dan didukung oleh pemeritaan yang mencerahkan, bisa segara terwujud di kabupaten ini," kata Syamsuddin, menjelaskan. [Baca JUga: PWI-Bawaslu Pamekasan Bersinergi Canangkan Pengawasan Partisipatif]

Pengamat Media dan Komunitasi Esa Arief M.Ikom menyatakan, tugas berat insan pers di era disruptif seperti sekarang ini, adalah mengarahkan opini publik melalui pemberitaan yang disiarkan di medianya masing-masing untuk berpikir normatif, yakni mengarahkan berbagai jenis upaya dan tindakan yang berkembang di masyarakat dalam konteks kebangsaan secara konstitusional.

"Saya kira disini ini peran media dan insan pers sebagai lokomotif kontrol sosial dalam mengarahkan terlaksananya sistem demokrasi di negari ini dipertaruhkan," kata Esa yang juga Sekretaris PWI Pamekasan ini. (Humas PWI Pamekasan)

Pedoman Pemberitaan Ramah Anak

PWI Pamekasan 22.3.19 Add Comment
PWINews - Berikut ini butir-butir Pedoman Pemberitaan Ramah Anak yang tercantum dalam Peraturan Dewan Pers Nomor: 1/PERATURAN-DP/II/2019 adalah sebagai berikut :

1. Wartawan merahasiakan identitas anak dalam memberikan informasi tentang anak, khususnya yang diduga, disangka, didakwa melakukan pelanggaran hukum atau dipidana atas kejahatannya.

2. Wartawan memberitakan secara faktual dengan kalimat/narasi/visual/audio yang bernuansa positif, empati, dan/atau tidak membuat deskripsi/rekonstruksi peristiwa yang bersifat seksual dan sadistis.

3. Wartawan tidak mencari atau menggali informasi mengenai hal-hal di luar kapasitas anak untuk menjawabnya seperti peristiwa kematian, perceraian, perselingkuhan orang tuanya dan/atau keluarga, serta kekerasan atau kejahatan, konflik dan bencana yang menimbulkan dampak traumatik.

4. Wartawan dapat mengambil visual untuk melengkapi informasi tentang peristiwa anak terkait persoalan hukum, namun tidak menyiarkan visual dan audio identitas atau asosiasi identitas anak.

5. Wartawan dalam membuat berita yang bernuansa positif, prestasi, atau pencapaian mempertimbangkan dampak psikologis anak dan efek negatif pemberitaan yang berlebihan.

6. Wartawan tidak menggali informasinya dan tidak memberitakan keberadaan anak yang berada dalam perlindungan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).

7. Wartawan tidak mewawancarai saksi anak dalam kasus yang pelaku kejahatannya belum ditangkap/ditahan.

8. Wartawan menghindari pengungkapan identitas pelaku kejahatan seksual yang mengaitkan hubungan darah/keluarga antara korban anak dan pelaku. Apabila identitas sudah diberitakan, maka wartawan segera menghentikan pengungkapan identitas anak. Khusus untuk media siber, berita yang menyebutkan identitas dan sudah dimuat, di edit ulang agar identitas anak tersebut tidak terungkap.

9. Dalam hal berita anak hilang atau disandera diperbolehkan mengungkapkan identitas anak tapi apabila kemudian diketahui keberadaannya, maka dalam pemberitaan berikutnya segala identitas anak tidak boleh dipublikasikan dan pemberitaan sebelumnya dihapus.

10. Wartawan tidak memberitakan identitas anak yang dilibatkan oleh orang dewasa dalam kegiatan yang terkait politik dan yang mengandung SARA.

11. Wartawan tidak memberitakan tentang anak dengan menggunakan materi (video/foto/status/audio) semata-mata hanya dari media sosial.

12. Dalam peradilan anak, wartawan menghormati ketentuan dalam UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) (Humas PWI Pamekasan)

PWI-Aisyiyah MoU tentang Pemberantasan Tubercolosis

PWI Pamekasan 22.3.19 Add Comment
PWINews - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) bersama penyelenggara program Sub-Sub Recipient (SSR) TB HIV Care dari Aisyiyah Pamekasan berkomitmen mendukung pemberantasan tubercolosis dan penanganan HIV/AIDS di wilayah itu.

Komitmen kedua lembaga ini dituangkan dalam nota kesepahaman antara Sub-Sub Recipient TB-HIV Care Aisyiyah Kabupaten Pamekasan nomor: 02/SSR-PMK/A/III/2019 dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) nomor: 022/B/PWI-PMK/III/2019 tentang Pendidikan, Publikasi dan Sosial Kemasyarakatan.

Nota kesepahaman ditanda tangani oleh ketua masing-masing pimpinan lembaga, yakni Abd Aziz dari PWI Pamekasan dan Ruhayati dari SSR TB HIV Care. [Baca Juga: PWI Pamekasan MoU Sekolah Jurnalistik dengan MA Darul Ulum]

“Nota kesepahaman di bidang kesehatan ini, karena kita memiliki komitmen yang sama tentang kemaslahatan umat dan ini bagian dari amal bhakti keummatan dari teman-teman PWI Pamekasan,” kata Ketua PWI Pamekasan Abd Aziz dalam keterangan persnya di Pamekasan, Rabu (20/3/2019).

Nota kesepahaman PWI-SSR itu terdiri dari delapan bab dengan sembilan pasal. Masing-masing tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, hak dan kewajiban, pelaksanaan evaluasi, jangka waktu perjanjian, force majeure, biaya kegiatan dan penutup.

Menurut Abd Aziz, Aisyiyah ini merupakan lembaga keenam yang menanda tangani nota kesepahaman dengan PWI Pamekasan. Lembaga lainnya adalah IAIN Madura, IAI Al-Khairat, MTsN Sumber Bungur, Polres Pamekasan, dan UIM Pamekasan. [Baca Juga: PWI Pamekasan Perkuat Kemitraan dengan Perguruan Tinggi]

“Kemitraan atau kerja sama ini juga sebagai upaya untuk menghadirkan pers dalam peran-peran pendidikan publik dalam bidang kesehatan,” kata Aziz.

Kepala SSR TB HIV Care Aisyiyah Kabupaten Pamekasan Ruhayati berharap, kerja sama dengan PWI Pamekasan itu bisa memberikan nilai lebih dalam hal sosialisasi kesehatan dan penanganan TB dan HIV/AIDs di Kabupaten Pamekasan.

“Sebab, bagi kami peran media itu sangat penting, dalam ikut mensosialisasikan program – program kesehatan dan penanganan penyakit menular seperti TB,” katanya. [Baca Juga: PWI-MTsN Sumber Bungur Tanda Tangani Nota Kesepahaman]

SSR TB HIV Care merupakan program kerja sama yang ada di tingkat Pimpinan Pusat (PP)`Aisyiyah dengan Global Fund kemudian diturunkan hingga tingkat daerah, di Kabupaten Pamekasan.

Global Fund merupakan lembaga dengan dana hibah luar negeri yang berkantor pusat di Genewa. Lembaga donor ini untuk penanganan malaria, tubercolosis dan HIV/AIDS.

Global Fund adalah organisasi bentukan PBB untuk upaya pencegahan persebaran HIV dan perawatan orang dengan HIV/AIDS (ODHA). [Baca Juga: PWI-STAIN Pamekasan Gelar Diklat Jurnalistik]

Sementara itu data SSR TB HIV Care Aisyiyah Pamekasan menyebutkan,
jumlah penderita TB di Pamekasan tahun 2017 sebanyak 342 kasus dengan jumlah pasien sembuh sebanyak 291 orang, sedangkan pada tahun 2018 ditemukan sebanyak 246 kasus dengan jumlah pasien sembuh sebanyak 29 orang.

“Harapan pemerintah tahun 2023 nanti, kita sudah bisa bebas TB dan untuk mensukseskan program ini, tentu peran aktif semua pihak sangat kami harapkan,” katanya, menjelaskan. (Humas PWI Pamekasan)

PWI-KIM Pamekasan Gelar Sort Course Media dan Ekonomi Digital

PWI Pamekasan 22.3.19 Add Comment
PWINews - Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Pamekasan Hebat melakukan kajian khusus tentang "Media dan Ekonomi Digital" sebagai upaya untuk menambah wawasan dan pengetahuan pengurus tentang peran media dan ikut membantu kemajuan ekonomi digital.

Kegiatan KIM Pamekasan Hebat ini, terselenggara berkat kerja sama antara Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pamekasan dengan KIM Pamekasan Hebat dan digelar di aula PWI Jawa Timur.

Menurut Sekretaris KIM Pamekasan Hebat Fathol Arifin, kajian "Media dan Ekonomi Digital" kerja sama dengan PWI Pamekasan sebagai bentuk keseriusuan KIM Pamekasan Hebat dalam ikut membantu meningkatkan perekonomian masyarakat melalui informasi yang hendak disebarkan melalui kelompok informasi.

"Arif" sapaan akrab reforter Radio Ralita FM ini menjelaskan, KIM memiliki peran penting dalam ikut membantu mempromosikan ekonomi kerakyatan berbasis digital, bahkan KIM bisa menjadi media alternatif dalam ikut meluruskan informasi-informasi yang banyak beredar bohong (hoax) di beberapa media sosial.

"Untuk bisa memerankan diri secara optimal, maka dipandang perlu bagi kami, para pengurus KIM Pamekasan Hebat ini memahami tentang apa dan bagaimana seharusnya peran media dalam membantu pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis digital ini," katanya.

Sort Course Media dan Ekonomi Digital kerja sama PWI Pamekasan dengan KIM Pamekasan Hebat dan PWI Jawa Timur. [Baca Juga: PWI Harus Salurkan Energi Positif pada Khalayak]

Arif menjelaskan, kegiatan kajian tentang "Media dan Ekonomi Digital" bersama PWI Pamekasan itu, karena KIM Pamekasan merupakan binaan PWI Pamekasan.

Disamping itu, kepentingan KIM Pamekasan Hebat dan PWI Pamekasan tentang pentingnya media dalam ikut mendorong kemajuan ekonomi kerakyatan juga sama.

Sementara itu, Ketua PWI Pamekasan Abd Aziz menyatakan, kajian tentang "Media dan Ekonomi Digital" yang dikemas dalam kegiatan kursus singkat itu, juga sebagai bentuk implementasi dari amanah kesepakatan masyarakat pers di Indonesia.

Aziz menjelaskan, masyarakat pers di seluruh Indonesia telah berkomitmen untuk mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis digital lebih maju, sebagaimana menjadi tema Hari Pers Nasional (HPN) 2019.

"Jadi sort course 'Media dan Ekonomi Digital' ini sebagai bentuk implementasi praktis di lapangan, sehingga cita ideal masyarakat pers bisa langsung diimplementasikan dalam praktik jurnalistik wartawan yang tergabun dalam organisasi PWI Pamekasan," kata Aziz. [Baca Juga: PWI-Bawaslu Pamekasan Berkomitmen Wujudkan Pemilu Damai]

Sekretaris PWI Jatim Eko Pamuji dan Wakil Ketua PWI Jatim Bidang Organisasi Machmud Suhermono menjadi narsumber secara langsung dalam kegiatan itu.

Sort Course Media dan Ekonomi Digital (16-17 Maret 2019) yang dipandu Sekretaris PWI Pamekasan Esa Arif AS tersebut, membahas beberapa hal. Antara lain tentang program besar Indonesia Incorporate, Startup, Unicorn dan berbagai peluang usaha media online lokal.

Dalam kesempatan itu, PWI Jatim juga menjelaskan tentang Peraturan Dewan Pers Nomor: 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA), yang belum sebulan diberlakukan.

Inti dari Perturan Dewan Pers itu, menyebutkan bahwa media harus menutup rapat identitas anak, baik sebagai pelaku, korban maupun saksi sebuah tindak pidana. (Humas PWI Pamekasan).