Sejarah Panjang Pers Nasional Indonesia

PWINews - HARI Pers Nasional diperingati setiap tanggal 9 Februari, diambil dari tanggal lahir Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pada 1946.

Hari Pers Nasional ditetapkan Presiden Suharto pada 1985 melalui Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985 tentang Hari Pers Nasional.

Terlepas dari penolakan sejumlah organisasi pers non-PWI terhadap hari tersebut, pelaksanaan Hari Pers Nasional tetap berlangsung meriah setiap tahun.

Dilaporkan Kantor Berita Antara, Pers di Indonesia memiliki sejarah yang sangat panjang. Menurut Maskun Iskandar dalam "Panduan Jurnalistik Praktis", Gubernur Jenderal Hindia Belanda Jan Pieterszoon Coen adalah yang pertama kali memprakarsai penerbitan sebuah "newsletter" yang bernama "Memorie der Nouvelles" pada 1615.

"Memorie der Nouvelles" merupakan surat yang ditulis tangan berisi berita-berita dari Belanda dan disebarkan dari Jakarta untuk kalangan pejabat Perkumpulan Dagang Hindia Timur (VOC) hingga Ambon.

Hanya orang-orang tertentu yang dianggap penting yang menerima "newsletter" tersebut karena hanya dibuat terbatas 30 eksemplar.

"Waktu itu di Indonesia belum ada mesin cetak, mesin stensil, apalagi mesin fotokopi dan faks, sehingga salinan harus ditulis tangan. Jadi, ya, pegal, dong, kalau menulis lebih banyak dari itu," tulis Maskun.

Keinginan menerbitkan surat kabar di Hindia Belanda saat itu sebenarnya sudah sangat lama, tetapi selalu dihambat oleh pemerintah VOC.

Baru setelah Gubernur Jenderal Gustaaf Willem Baron van Imhoff menjabat, terbitlah surat kabar "Bataviasche Nouvelles en Politique Raisonnementen" yang artinya "Berita dan Penalaran Politik Batavia" pada 7 Agustus 1744.

Surat kabar yang diterbitkan Jan Erdmans Jordens itu memperoleh izin untuk masa kontrak tiga tahun. Penerbitan pertama langsung dikirim ke Belanda menggunakan kapal yang memerlukan perjalanan selama tujuh bulan.

Setelah menerima salinannya, pimpinan VOC di Belanda, yaitu De Heeren Zeventien, seketika melarang penerbitan surat kabar tersebut. Surat larangan dikirim dari Belanda pada November 1745 dan baru sampai di Batavia 20 Juni 1746.

"Dengan demikian, seraya menunggu izin, surat kabar tersebut sempat beredar selama dua tahunan," tulis Maskun. Demikian dilaporkan Kantor Berita Antara.

Asep Saeful Muhtadi dalam "Pengantar Ilmu Jurnalistik" menulis surat kabar terbit silih berganti pada abad ke-19 pada masa penjajahan Inggris dan Belanda.

Ketika Inggris menguasai wilayah Hindia Timur pada 1811, terbit surat kabar berbahasa Inggris "Java Government Gazzete" pada 1812. Ketika Belanda kembali menguasai kawasan tersebut, surat kabar berbahasa Inggris tersebut dihentikan dan terbit "Bataviasche Courant" yang memuat berita-berita harian dan artikel-artikel pengetahuan.

"Bataviasche Courant" kemudian diganti menjadi "Javasche Courant" yang terbit tiga kali seminggu pada 1829 yang memuat pengumuman-pengumuman resmi, peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan pemerintah. Tahun yang sama, terbit pula sejumlah surat kabar di berbagai kota di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.

Pada 1851, "De Locomotief" terbit di Semarang. Surat kabar ini memiliki semangat kritis terhadap pemerintahan kolonial dan pengaruh yang cukup besar.

Salah satu wartawannya adalah Ernest Francois Eugene Douwes Dekker, yang setelah kemerdekaan berganti nama menjadi Danudirja Setiabudhi.

Cucu keponakan dari penulis kritis Belanda Eduard Douwes Dekker atau Multatuli itu, bahkan ikut mendorong kebangkitan nasional karena kedekatannya dengan pemuda-pemuda yang kelak mendirikan Budi Utomo.

Kantor Berita Antara melaporkan, pada paruh kedua abad ke-19, untuk menandingi surat kabar-surat kabar berbahasa Belanda, muncul surat kabar berbahasa Melayu dan Jawa meskipun para redakturnya masih orang-orang Belanda, seperti "Bintang Timoer" (Surabaya, 1850), "Bromartani" (Surakarta, 1855), "Bianglala" (Batavia, 1867), dan "Berita Betawie" (Batavia, 1874).

Pada 1907, terbit "Medan Prijaji" di Bandung yang dianggap sebagai pelopor pers nasional karena diterbitkan oleh pengusaha pribumi untuk pertama kali, yaitu Tirto Adhi Soerjo.

"Adhi Soerjo dikenal pula sebagai wartawan Indonesia yang pertama kali menggunakan surat kabar sebagai alat untuk membentuk pendapat umum," tulis Asep Saeful Muhtadi dalam "Pengantar Ilmu Jurnalistik".

Pers pribumi semakin tumbuh seiring dengan pergerakan nasional. Beberapa surat kabar yang bersifat nasional dan dinilai radikal, antara lain "Oetoesan Hindia" (Surabaya, 1914) di bawah Sarekat Islam, "Neratja" (Batavia, 1917), "Boedi Oetomo" (Yogyakarta, 1920), "Sri Djojobojo" (Kediri, 1920), "Tjaja Soematra" (Padang, 1914), "Benih Merdeka" (Medan, 1919), "Hindia Sepakat" (Sibolga, 1920), "Oetoesan Islam" (Gorontalo, 1927), dan "Oetoesan Borneo" (Pontianak, 1927).

"Pers di Indonesia pada dasarnya terus berkembang dan digunakan sebagai alat perjuangan," tulis Asep.

Seiring dengan peningkatan gerakan-gerakan politik radikal di Indonesia, terutama setelah 1920, jumlah surat kabar nasional semakin meningkat pesat dengan daerah penyebaran mencapai kota-kota kecil.

Di Bandung terbit "Sora Mardika" (1920), di Tasikmalaya terbit "Sipatahoenan" (1924), di Padang terbit "Soematra Bergerak" (1922), di Sibolga terbit "Tapanoeli" (1925), di Malang terbit "Soeara Kita" (1921), di Purworejo terbit "Soeara Kaoem Boeroeh" (1921), di Banjarmasin terbit "Soeara Borneo" (1926), dan di Garut terbit surat kabar berbahasa Sunda "Sora Ra'jat Merdika" (1931).

Pers Islam pun mulai tumbuh dengan penerbitan surat kabar "Pedoman Masjarakat" (Medan, 1935), "Pandji Islam" (Medan, 1934), "Perasaan Kita" (Samarinda, 1928), "Ra'jat Bergerak" (Yogyakarta, 1923).

Beberapa tokoh yang bisa dianggap berjasa merintis dunia pers Indonesia sekitar awal abad ke-20, antara lain Parada Harahap, Sanusi Pane, Muhammad Yamin, Amir Sjarifuddin, Abdul Muis, dan Haji Agus Salim.

Beberapa tokoh pergerakan nasional Indonesia juga memanfaatkan surat kabar-surat kabar untuk memublikasikan tulisan-tulisannya yang mengarah pada kemerdekaan, seperti Muhammad Hatta, yang banyak menulis di "Daulat Ra'jat" terbitan Jakarta sekaligus menjadi pemimpin redaksi "Oetoesan Indonesia" terbitan Yogyakarta, dan Sukarno yang banyak menulis dan terlibat dalam penerbitan "Fikiran Ra'jat" di Bandung.

Zikri Fachrul Nurhadi dalam "Teori Komunikasi Kontemporer" menulis salah satu hal yang diperebutkan beberapa saat setelah Sukarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia adalah pers. Yang direbut terutama adalah peralatan percetakan.

Perebutan itu terjadi di perusahaan surat kabar milik Jepang, seperti "Soeara Asia" (Surabaya), "Tjahaja" (Bandung) dan "Sinar Baroe" (Semarang). Hingga 19 Agustus 1945, 2605 surat kabar telah terbit dengan pemberitaan utama seputar proklamasi dan kemerdekaan Indonesia.

September hingga akhir 1945, pers nasional semakin kuat ditandai dengan penerbitan "Soeara Merdeka" di Bandung dan "Berita Indonesia" di Jakarta, serta beberapa surat kabar lain, seperti "Merdeka", "Independent", "Indonesian News Bulletin", "Warta Indonesia", dan "The Voice of Free Indonesia".

"Di masa itulah koran dipakai alat untuk mempropagandakan kemerdekaan Indonesia. Meskipun masih mendapat ancaman dari tentara Jepang, namun dengan penuh keberanian mereka tetap menjalankan tugasnya," tulis Zikri Fachrul Nurhadi dalam "Teori Komunikasi Kontemporer". Demikian dilaporkan Kantor Berita Antara.

Perkembangan pers nasional yang semakin pesat setelah proklamasi membuat para wartawan semakin sibuk memburu berita. Untuk menertibkan dan mempersatukan mereka, para wartawan pun mengadakan kongres di Solo.

Pada 9 Februari 1946, disepakati pembentukan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dengan Mr Sumanang ditunjuk sebagai ketuanya. (PWI)

Wakil Ketua DPR RI Dukung Kegiatan Orientasi Wartawan

PWINews - Pengurus Harian Persatuan Wartawan Indonesia DKI Jakarta (PWI Jaya) melakukan audiensi kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Wisma Nusantara III, kawasan Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (5/12/2019). Selain melakukan silatuhrahmi, audien membahas beberapa agenda terkait kegiatan jurnalistik.

Dasco menyebut, media merupakan salah satu instrumen penting bagi tumbuh kembangnya demokrasi di republik ini. Selaku pimpinan DPR, politisi Partai Gerindra ini mengaku senang dikunjungi pengurus PWI.

“Saya menerima kunjungan kawan-kawan pengurus baru PWI DKI Jakarta untuk bersilaturrahim dan bertukar-pikiran. Banyak ide atau gagasan yang bisa didiskusikan, mulai peningkatan kompetensi wartawan, sinergisitas program, dan penguatan media, terkhusus di DPR supaya lebih membumikan produk-produk yang dihasilkan DPR di masyarakat,” papar Dasco, sapaan akrabnya.

Dasco mendukung langkah PWI untuk melakukan sejumlah agenda kegiatan, utamanya orientasi wartawan untuk syarat menjadi anggota PWI dan bisa mengikuti uji kompentensi wartawan (UKW). “Hubungan DPR dengan media cukup baik. Selama ini saya tidak pernah mengalami masalah dengan siapa saja. Media dengan saya baik-baik semua,” ujarnya.

Namun menurutnya yang paling penting kita minta dibantu untuk produk-produk DPR ke masyarakat. “Mengenai produk DPR, kita mengadakan acara Ngopi Sore, yang akan dilakukan dua minggu sekali,” kata legislator dari daerah pemilihan (Dapil) Tangsel, Kabupaten dan Kota Tangerang.

Kita, lanjut Dasco, minta agar produk-produk dari DPR dapat tersosialisasikan dengan media. “Kebanyakan permasalahan demo-demo yang ada saat ini, karena tidak tersosialisasinya informasi di masyarakat,” papar Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra.

Selaku Pimpinan DPR, ia mengaku senang dikunjungi pengurus PWI Jaya bahkan ia pun mendukung pengurus PWI Jaya untuk menyelenggarakan kegiatan orientasi bagi para wartawan.

Sementara itu Ketua PWI Jaya Sayid Iskandarsyah mengatakan, silaturahmi kali ini masih merupakan bagian dari perkenalan pengurus baru PWI Jaya, juga berdiskusi dan saling memberikan masukan. (Humas PWI)

PWI Jabar Minta Dewan Pers Hati-hati Menyebut Media Ilegal

PWINews - Ketua PWI Se-Jawa Barat meminta Dewan Pers tidak menyebutkan perusahaan media yang belum terverifikasi media ilegal, sebab media yang bersangkutan berbadan hukum.

Hal itu terungkap saat Konferensi Kerja PWI Jabar di Hotel Horison Kota Bandung, Kamis (5/12/2019). Pada laporan hasil sidang komisi A beranggotakan ketua PWI menyebutkan, meminta Dewan Pers tidak asal mengatakan perusahaan media yang belum terverifikasi merupakan ilegal.

"Kami merekomendasikan kepada PWI Jabar agar meminta Dewan Pers tidak asal menyebutkan media ilegal gara-gara belum terverifikasi,” ujar Rahmat Ketua Komisi A saat menyampaikan laporan hasil sidang.

Rahmat menambahkan, sangat kontradiktif pernyataan dari Dewan Pers dengan status perusahaan media tersebut. Kalau sudah berbadan hukum, artinya resmi sesuai UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

"Mungkin hanya saja perusahaan media tersebut masih dalam proses verifikasi, artinya bukan tidak terverifikasi,” katanya.

Ketua PWI kabupaten Bekasi, Melodi Sinaga menegaskan Kalau sudah berbadan Hukum, baik PT maupun Yayasan, artinya sesuai dengan UU 40 tahun 1999. Kalau belum terverifikasi, bukan berarti tidak terverifikasi, mungkin masih dalam proses.

"Kalau sudah berbadan hukum, ya sudah sesuai dengan UU. Selesai,” tegasnya.

Ketua PWI Jabar, Hilman Hidayat sepakat dengan pernyataan sikap Ketua PWI Se-Jabar yang meminta dewan pers untuk tidak menyebutkan perusahaan yang belum terverfikasi sebagai media ilegal.

"Saya akan segera mengirimkan surat pada PWI Pusat agar Dewan Pers tidak menyebutkan perusahaan media yang belum terverifikasi adalah ilegal,” tandasnya. (Rilis PWI Jabar)

Pengurus PWI Pamekasan Berbagi Ilmu Jurnalistik di Al-Khairat

PWINews - Dua orang Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pamekasan, berbagi pengalaman sekaligus memaparkan ilmu jurnalitsik kepada mahasiswa Institut Agama Islam (IAI) Al-Khairat Pamekasan, Senin (4/11/2019).

Kedua pengurus organisasi profesi wartawan tersebut masing-masing Moh Ali Muhsin dan Muchsin Rasid. Keduanya dipanel sebagai narasumber dalam Pelatihan Jurnalistik yang digagas Dewan Mahasiswa (DEMA) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (EBIS) di Auditorium Kampus di Jl Raya Palengaan (Palduding) Nomor 2 Pamekasan.

"Kegiatan ini sengaja kita gelar dalam rangka memberikan pemahaman sekaligus motivasi bagi mahasiswa untuk giat membaca dan menulis, seperti tema yang kita angkat yakni ‘Dengan Menulis, Dunia Mengenal Kita’,” kata Pengurus DEMA Fakultas EBIS IAI Al-Khairat Pamekasan, Syarif Habibullah.

Tidak kalah penting pihaknya menyampaikan, pelatihan tersebut tidak hanya bertujuan untuk memberikan pemahaman menulis semata. Tetapi juga lebih dititik beratkan pada konten berita itu sendiri. “Memasuki era disrupsi seperti saat ini, sudah semestinya kita bisa memilah dan memilih mana berita yang layak kita konsumsi,” ungkapnya.

"Sebab selama ini sangat banyak masyarakat, tidak terkecuali mahasiswa justru terjebak dengan berbagai informasi yang tidak jelas sumber dan kompetensinya. Apalagi di era seperti sekarang, yakni era 4.0 kita justru dengan mudah mendapatkan berbagai informasi beragam. Sehingga dibutuhkan pemahaman bijak untuk meng-share berita yang layak atau tidak,” jelasnya.

Dari itu pihaknya berharap kegiatan tersebut bisa menjadi langkah awal ataupun pengembangan wawasan dan pengetahuan seputar dunia jurnalistik, sekaligus dapat memilah dan memilih mana berita yang layak ataupun berita yang hanya menekankan pada opini publik semata.

"Kami berharap kegiatan itu bisa menambah wawasan bagi mahasiswa, khususnya dalam memilah mana berita yang baik atau tidak. Apalagi seorang pewarta juga memiliki tugas, kewajiban hingga kode etik yang dijunjung tinggi demi menghasilkan sebuah informasi berimbang dan kompetebel,” harapnya.

Sementara salah satu narasumber, Muchsin Rasid mengaku sangat terkesan dengan antusiasme mahasiswa peserta pelatihan jurnalistik. Bahkan rasa keinginan tahuan mahasiswa sangat tinggi dalam bidang menulis, termasuk memahami nilai informasi dalam sebuah berita.

“Sejujurnya kami sangat senang dengan antusiasme adik-adik mahasiswa peserta pelatihan Jurnalistik, mereka sangat antusias untuk mengetahui berbagai hal tentang sebuah berita. Termasuk saat sesi tanya jawab yang berlangsung seru dan tertib,” kata Muchsin Rasid.

Dari itu pihaknya berpesan agar mahasiswa terus mempertahankan budaya literasi, sekaligus merealisasikan berbagai nilai yang tertuang dalam tri dharma perguruan tinggi. “Memahami sebuah esensi jauh lebih penting dibandingkan substansi, sehingga membudayakan literasi merupakan hal penting bagi mahasiswa di perguruan tinggi,” pungkasnya. (PWI Pamekasan)