Tentang Kami

Situs PWIPAMEKASAN.COM ini menyajikan berita-berita seputar Pamekasan, arsip hasil liputan sebagian wartawan anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pamekasan yang telah dimuat di medianya masing-masing, atau berita yang ditulis anggota PWI dan dipandang perlu untuk diketahui publik.

Media pada laman pwipamekasan.com ini merupakan media dalam kategori Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang berkepentingan ingin memberikan pendidikan publik melalui sajian informasi yang dipandang perlu untuk diketahui publik. Media juga juga sebagai wadah komunikasi antara Pengurus dan anggota PWI Pamekasan dengan masyarakat.

Media ini dikelola oleh Pengurus dan anggota PWI Pamekasan dengan mengedepankan nilai-nilai pendidikan, sosialisasi program dan keseimbangan, gali potensi lokal Pamekasan, sebagaimana ketentuan sebagaiman diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Siapa saja bisa merilis berbagai jenis kegiatan untuk dipublikasikan di media ini, dengan ketentuan, tidak mengandung unsur yang berpotensi memicu konflik SARA, bersifat mendidikan, dan menjadi kabutuhan masyarakat.

Caranya, pengirim atau perilis berita cukup mengirim informasi yang hendak dipublikasikan ke alamat email pengurus PWI Pamekasan, yakni:pwipamekasan@gmail.com dengan menyertakan identikan resmi yang masih berlaku, seperti scan kartu tanda penduduk (KTP) ataupun SIM, serta menyertakan nomor telepon seluler pengirim.

Pangirim berita atau perilis yang isi beritanya dinilai memenuhi ketentuan akan dipublikasikan di situs ini, sedang yang tidak, dan dinilai tidak memenuhi ketentuan akan ditolak.

Dasar Hukum Pembentukan situs pwipamekasan.com sebagai Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) ini adalah, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI  No. 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial, tanggal 1 Juni 2010.

Ketentuan lainnya adalah, Undang‐Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3887), Undang‐Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4252, Undang‐Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4843), Undang‐Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737), dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembar Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741).