PWI: Kekerasan di Dunia Pers Nodai Citra Demokrasi

Pamekasan (PWINews) - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pamekasan menilai, kekerasan di dunia pers menodai citra demokrasi dan menunjukkan bahwa sebagian pejabat di negeri ini masih alergi dengan kebebasan pers.

"Ini seharusnya tidak perlu terjadi, karena pers merupaka pilar demokrasi keempat di negeri ini. Dan kekerasan apapun bentuknya merupakan perbuatan terlarang dan melanggar ketentuan perundang-undangan," kata Ketua PWI Pamekasan Abd Aziz, Minggu (2/10/2016) malam.

Abd Aziz mengemukakan hal ini, menyikapi kasus kekerasan yang dilakukan oknum anggota Kostrad di Kota Madiun pada kontributor NetTV Soni Misdannato, Minggu sekitar pukul 12.30 WIB.

Selain memukuli, oknum TNI AD ini juga merusak memori yang ada di kamera milik kontributor NetTV.

Aksi kekerasan dari oknum TNI kepada Soni Misdannato terjadi seusai melakukan peliputan bangunan alfamart yang roboh, Soni bergegas kembali menuju ke Kota Madiun. Namun, ketika sampai di Perlimaan Ketean, ada arak-arakan perguruan silat SH Teratai yang pulang selesai melakukan Suro Agung.

Rombongan konvoi itu ada yang menabrak pengendara lain yang berhenti di traffic light. Naluri jurnalis melihat kejadian itu, langsung mengambil kamera dan merekam kejadian itu.

Saat merekam, dari belakang muncul oknum anggota TNI AD dari Yonif Para Raider 501/Bajra Yudha memukuli rombongan konvoi SH Teratai yang menabrak.

Kontributor NetTV itu lalu dibawa anggota Kostrad menuju ke pos. Saat di pos pengamanan Suro Agung, kamera diminta dan memory dilepas kemudian dirusak.

Bahkan, helm Soni yang dikenakannya pun dipukul dengan besi. Tak berselang lama, wajah korban dipukuli, dan pantatnya ditendang.

Setelah dari pos pengamanan, korban dibawa ke Denpom Madiun. Saat di Denpom, korban dimintai keterangan oleh petugas denpom tentang kronologi kejadian. Petugas denpom juga menyita kamera itu sebagai barang bukti.

Saat berada di kantor denpom, Wakapolresta Madiun datang dan menemui korban. Soni yang merasa kesakitan, meminta petugas denpom dan wakapolres untuk dibawa ke rumah sakit.
Korban diantar ke rumah sakit oleh wakapolres. Saat di rumah sakit, selain mendapatkan perawatan, sekaligus meminta divisum.

"Ini jelas merupakan pelanggaran hukum dan tidak seharusnya abdi negara melakukan perbuatan yang tidak manusiawi seperti itu," kata Aziz.

Oleh karenanya PWI Pamekasan mendesak agar kasus penganiayaan yang telah dilakukan oknum TNI itu hendak diproses hukum tuntas.

Menurut catatan PWI, kasus kekerasan di dunia pers yang dilakukan oleh aparat negara bukan kali ini saja.

Kasus serupa juga terjadi di Bangkalan Madura dengan korban wartawan Radar Madura Biro Bangkalan dengan pelaku oknum PNS Dinas PU Pemkab Bangkalan.

Sebelumnya juga terjadi aksi kekerasan pada jurnalis di Aceh dengan pelaku oknum TNI.

"Dengan banyaknya kasus kekerasan pada jurnalis yang pelakunya oknum pejabat negara ini seolah menguatkan kecurigaan bahwa negara kita ini telah banyak dihuni oleh preman. Kalau abdi negara yanh baik kan tidak mungkin menyelesaikan persoalan dengan cara kekerasan, tapi dengan proses hukum, karena negara kita ini merupakan negara hukum," tegasnya.

Pewarta Perum LKBN Antara wilayah Madura ini mendesak agar oknum TNI di Madiun yang telah melakukan kekerasan itu hendaknya disanksi tegas.

"Kalau dipandang perku untuk dipecat ya pecat saja. Rasanya tidak pantas ada abdi negara berbuat sewenang wenang seperti itu," katanya menambahkan. (Rilis PWI Pamekasan)

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »