PERATURAN RUMAH TANGGA PWI

PERATURAN RUMAH TANGGA PWI

BAB I

UPAYA MENCAPAI TUJUAN
Pasal 1

Upaya ke dalam :
  1. Menyelenggarakan, mendorong, dan membantu pendidikan serta pelatihan kewartawanan dan aspek lain yang berkaitan dengan profesionalisme penyelenggaraan media massa;
  2. Menyelenggarakan seminar, diskusi, dan lokakarya, baik mengenai kewartawanan, aspek-aspek lain dari penyelenggaraan media massa maupun masalah-masalah yang aktual serta persoalan yang sedang dihadapi bangsa dan negara;
  3. Melakukan penelitian dan pengkajian kehidupan pers dan komunikasi baik di dalam maupun di luar negeri;
  4. Memantau ketaatan anggota terhadap Kode Etik Jurnalistik dan kedisiplinan organisasi, serta menindak tegas barang siapa yang terbukti melakukan pelanggaran;
  5. Memberikan advokasidan bantuan hukum dalam menjalankan profesinya, termasuk kepada anggota dalam menjalankan profesi kewartawanannya, termasuk dalam perselisihan dengan manajemen media massa tempatnya bekerja;
  6. Memperjuangkan dan memantau pelaksanaan kesejahteraan wartawan dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahtraan lainnya di media massa tempat mereka bekerja.

Pasal 2


 Upaya keluar:
  1. Berperan di Dewan Pers, lembaga, dan instansi yang berkaitan dengan perlindungan serta pengembangan demokrasi dan kemerdekaan pers;
  2. Memberikan sumbangan pemikiran dalam penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai pers;
  3. Memberikan sumbangan pemikiran dalam melahirkan ketentuan-ketentuan yang diperlukan dalam membina, menumbuhkembangkan kehidupan pers, khususnya kewartawanan yang profesional dan bermartabat;
  4. Melakukan kerja sama dengan lembaga dan instansi di dalam dan luar negeri sebagai upaya menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang menjamin terlaksananya kegiatan jurnalistik berupa mencari, memperoleh, mengumpulkan, menyimpan, mengolah dan menyiarkan fakta dan pendapat dalam bentuk berita, ulasan, suara, gambar, suara dan gambar, serta karya jurnalistik lainnya untuk media massa, baik cetak, radio, televisi maupun multimedia;
  5. Melakukan kontrol sosial serta terjaminnya hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan bermanfaat;
  6. Mensosiliasikan Kode Etik Jurnalistik serta fungsi, tugas, dan hak-hak pers;
  7. Memberikan penghargaan kepada instansi pemerintah dan lembaga masyarakat serta kepada individu yang berjasa luar biasa dalam pengembangan profesi kewartawanan, terutama PWI;
  8. Membantu anggota untuk menempati berbagai jabatan dan kedudukan di lembaga dan atau organisasi yang berkaitan dengan perlindungan dan pengembangan demokrasi, kemerdekaan mengemukakan pendapat, khususnya kemerdekaan pers.
BAB II

KEANGGOTAAN

Pasal 3


(1)     Permohonan menjadi Anggota PWI diajukan dengan mengisi formulir yang sudah ditentukan dan ditandatangani oleh pemohon.

(2)     Formulir untuk Anggota Muda harus dilampiri:

a.       Sertifikat Kompetensi Wartawan atau Pernyataan Kompeten dari PWI Pusat;

b.       Surat keterangan hubungan kerja dari perusahaan media yang berbadan hukum.

(3)     Proses Anggota Muda dengan persyaratan sebagaimana dalam ayat (2) di atas dilaksanakan oleh Provinsi.

(4)     Bagi wartawan lepas (freelance) berlaku ketentuan harus melampirkan surat keterangan dari sekurang-kurangnya dua Penanggung jawab/Pemimpin Redaksi.

(5)     Ketentuan sebagaimana dimaksud di dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini berlaku juga bagi wartawan Indonesia yang bekerja pada media asing.

(6)     Formulir permohonan untuk menjadi Anggota Biasa harus dilampiri:
  1. Foto kopi kartu Anggota Muda;
  2. Surat keterangan hubungan kerja dari persusahaan media yang berbadan hukum.
(7)     Formulir permohonan untuk menjadi Anggota Luar Biasa harus dilampiri Kartu Anggota Biasa.

 (8)     Formulir permohonan beserta lampirannya harus diserahkan kepada Pengurus Provinsi PWI.

 (9)     Pengurus Provinsi PWI harus meneliti secara cermat permohonan yang bersangkutan dan segera meneruskannya ke Pengurus Pusat PWI setiap permohonan Anggota Biasa yang memenuhi persyaratan.

 (10)  Pengurus Pusat PWI dapat menyetujui, menangguhkan, atau menolak permohonan keanggotaan yang diusulkan Pengurus Provinsi.

 (11)  Pengurus Pusat PWI dapat mengangkat dan menetapkan seseorang langsung menjadi anggota biasa bagi mereka yang mempunyai prestasi jurnalistik atau berdasarkan pertimbangan lain setelah berkomunikasi dengan pengurus provinsi.


Bab III

Sanksi

 Pasal 4

 (1)     Organisasi dapat menjatuhkan tindakan organisatoris terhadap anggota karena satu di antara hal-hal berikut:
  1. Oleh Dewan Kehormatan dinyatakan telah melanggar Kode Etik Jurnalistik dan dijatuhi tindakan pemberhentian sementara atau pemberhentian penuh dari keanggotaan;
  2. Melakukan perbuatan yang merendahkan martabat, kredibilitas dan integritas profesi serta organisasi;
  3. Melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga PWI;
  4. Menyalahgunakan nama organisasi untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain;
  5. Terbukti tidak lagi melaksanakan profesi pekerjaan kewartawanan;
  6. Dijatuhi hukuman oleh pengadilan karena melakukan tindak pidana.
(2)     Tindakan organisasi dapat berupa:
  1. Peringatan keras;
  2. Pemberhentian sementara;
  3. Pemberhentian penuh.

Pasal 5


(1)     Pemberhentian sementara atau penuh berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud di dalam ayat (2-b dan 2-c) Pasal 4, diusulkan oleh Pengurus Provinsi kepada Pengurus Pusat dengan tembusan kepada anggota bersangkutan, Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi media tempatnya bekerja.

(2)     Keputusan Pengurus Provinsi bersifat sementara sampai ada keputusan Pengurus Pusat.

(3)     Pengurus Pusat dapat menyetujui, mengubah atau menolak tindakan organisatoris yang diusulkan Pengurus Provinsi;

(4)     Pada tahap pertama pemberhentian sementara berlaku paling lama 2 (dua) tahun dengan ketentuan:
  1. Atas usul Pengurus Provinsi, Pengurus Pusat dapat memperpendek atau memperpanjang masa berlakunya pemberhentian sementara yang sedang dijalani;
  2. Atas usul Pengurus Provinsi, Pengurus Pusat dapat meningkatkan pemberhentian sementara menjadi pemberhentian penuh.
(5)     Setiap keputusan Pengurus Pusat yang berkaitan dengan pemberhentian sementara dan pemberhentian penuh harus disampaikan kepada anggota bersangkutan dengan tembusan kepada Pengurus Provinsi, Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi media tempatnya bekerja dan pihak-pihak lain yang dianggap perlu.

Pasal 6


(1)     Pengurus Provinsimaupun Pengurus Pusat harus memberikan kesempatan kepada anggota untuk membela diri secara tertulis atau dengan menghadirkannya di dalam Rapat Pengurus.

(2)     Pembelaan diri dapat juga dilakukan di forum Konferensi Provinsi dan Kongres dengan mengajukan terlebih dahulu secara tertulis.

Pasal 7


(1)     Keanggotaan gugur karena:
  1. Meninggal dunia;
  2. Tidak melakukan lagi kegiatan jurnalistik;
  3. Media tempatnya bekerja berhenti terbit/beroperasi, dan anggota bersangkutan tidak melanjutkan kegiatan kewartawanannya di media lain;
  4. Tidak memperpanjang kartu anggota lebih dari satu tahun;
  5. Mengundurkan diri;
  6. Pemberhentian penuh.
(2)     Dalam hal ada media yang berhenti terbit/beroperasi, berlaku ketentuan sebagai berikut:
  1. Selama 1 (satu) tahun anggota bersangkutan tetap dalam status keanggotaannya;
  2. Keanggotaan gugur jika setelah 1 (satu) tahun anggota bersangkutan tidak melanjutkan kegiatan kewartawanannya di media lain atau tidak melaporkan kepindahannya ke media lain kepada Pengurus PWI Provinsi;
  3. Anggota yang pindah ke media lain harus mengganti Kartu Anggotanya.
(3)     Anggota yang dipensiunkan oleh media tempatnya bekerja tetapi melanjutkan kegiatan kewartawanannya secara aktif dan kontinu dapat tetap menjadi anggota.

(4)     Mereka yang gugur keanggotaan sebagai Anggota Biasa dikarenakan alasan sebagaimana dimaksud di dalam Ayat (1-b,1-c, 1-d dan 1-e) Pasal ini dapat menjadi Anggota Luar Biasa.

Pasal 8


(1)     Anggota yang telah dijatuhi sanksi hukuman organisatoris dapat mengajukan permohonan rehabilitasi kepada Pengurus Pusat melalui Pengurus Provinsi.

(2)     Anggota yang dikenakan pemberhentian sementara langsung direhabilitasi pada saat skorsingnya berakhir, kecuali jika anggota bersangkutan menyatakan mengundurkan diri.

Pasal 9


(1)     Setiap Anggota Biasa dan Anggota Muda memperoleh Kartu Anggota.

(2)     Anggota Biasa harus memperbaharui Kartu Anggotanya setiap tiga tahun, dan Anggota Muda harus memperbaharui kartu anggotanya setelah dua tahun.

(3)     Kartu Anggota Luar Biasa berlaku sampai dengan berakhirnya masa bakti Pengurus yang mengangkatnya.

(4)     Kartu Anggota bagi anggota yang sudah berusia 60 tahun berlaku untuk seumur hidup dengan ketentuan selama yang bersangkutan tetap menjalankan profesi kewartawanan dan telah menjadi Anggota PWI sekurang-kurangnya 15 tahun.

Pasal 10


(1)     Keanggotaan seseorang disesuaikan dengan wilayah tempat anggota bersangkutan melaksanakan profesi kewartawanannya secara permanen.

(2)     Anggota yang domisili penugasannya sebagai wartawan pindah ke wilayah PWI Provinsi lain harus memutasikan keanggotaannya ke PWI Provinsi yang baru.

(3)     Permohonan mutasi diajukan oleh anggota bersangkutan kepada Pengurus PWI Provinsiasal dengan tembusan kepada Pengurus PWI Provinsi di daerah tujuan dan kepada Pengurus Pusat PWI.

(4)     Surat Keputusan pemutasian dikeluarkan oleh Pengurus PWI Provinsi asal dengan tembusan kepada Pengurus PWI Provinsi di daerah tujuan dan kepada Pengurus Pusat PWI.

(5)     Tembusan Surat Keputusan pemutasian yang disampaikan kepada Pengurus PWI Provinsi di daerah tempat domisili tugas yang baru harus disertai berkas keanggotaan yang bersangkutan.

(6)     Anggota bersangkutan harus mengajukan permohonan penggantian Anggota/Pers PWI kepada Pengurus PWI Provinsi di tempat penugasannya yang baru.

(7)     Ketentuan Pasal 10 ini tidak berlaku bagi anggota yang pemindahan penugasannya bersifat sementara (tidak lebih dari satu tahun).

Pasal 11


(1)     Anggota yang pindah ke media lain harus melaporkan kepindahannya kepada Pengurus PWI, Provinsi sekaligus mengajukan permohonan penggantian Kartu Anggota.

(2)     Laporan kepindahan dan permohonan penggantian Kartu Anggota harus dilampiri:

Fotokopi Surat Ikatan Kerja anggota bersangkutan menjadi wartawan di media yang baru.

Pasal 12

Bagi Anggota PWI yang keluar dari PWI harus dibuatkan berita acara dan bila berkeinginan kembali lagi kepada PWI diperlakukan sebagai Anggota Muda.

Pasal 13

(1)     Kartu Anggota Muda dikeluarkan oleh PWI Provinsi.

(2)     Kartu Anggota Biasa dikeluarkan oleh PWI Pusat.

BAB IV


PENGURUS PUSAT PWI

Pasal 14


(1)     Personalia Dewan Penasihat, Pengurus Harian PWI Pusat, Komisi Pendidikan, Komisi Kompetensi, Ketua Departemen, Direktur Program, ditetapkan oleh Ketua Umum terpilih dibantu oleh Formatur dan sudah menjadi anggota biasa.

(2)     Susunan Pengurus Harian Pusat PWI sebagaimana dimaksud ayat (1) sudah terbentuk dan diumumkan pada penutupan Kongres.

(3)     Susunan lengkap Pengurus Pusat PWI selambat-lambatnya diumumkan satu bulan setelah Kongres.

(4)     Anggota yang tidak hadir dapat ditetapkan menjadi Pengurus Pusat PWI.

(5)     Formatur terdiri atas Ketua Umum terpilih ditambah 4(empat) anggota formatur lainnya yang dipilih/ditetapkan oleh Kongres.

(6)     Pemilihan Ketua Umum dan anggota Formatur dilakukan melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.

(7)     Penggantian anggota Pengurus Pusat PWI yang tidak aktif atas usul Ketua Umum atau atas usul anggota Pleno harus mendapatkan persetujuan rapat Pleno Pengurus Pusat PWI dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan melakukan klarifikasi.

Pasal 1


(1)     Dewan Penasihat berhak memberikan usul, saran, dan pertimbangan kepada Pengurus Harian, Komisi Pendidikan, Komisi Kompetensi, Ketua Departemen, Direktur Progam maupun Dewan Kehormatan, diminta atau tidak diminta.

(2)     Dewan Penasihat berhak menghadiri Rapat Pleno Pusat PWI maupun Rapat Pengurus Harian.



Pasal 16

(1)     Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pengurus Harian Pusat PWI:

  1. Melaksanakan semua upaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga, sesuai program yang ditetapkan oleh Kongres;

  2. Mengambil keputusan yang dianggap perlu;

  3. Mewakili organisasi baik ke dalam maupun ke luar;

  4. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Kongres.

(2)     Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Ketua Umum:

  1. Menggerakkan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan Pengurus Harian dan Departemen-Departemen dan Direktur;

  2. Mewakili organisasi ke dalam maupun ke luar;

  3. Bersama Sekretaris Jenderal atau Wakil Sekretaris Jenderal mengikat dan menandatangani perjanjian dengan pihak luar yang telah disetujui oleh sekurang-kurangnya Pengurus Harian dan setelah meminta pertimbangan para Panasihat;

  4. Bersama Sekretaris Jenderal atau Wakil Sekretaris Jenderal dan Ketua Bidang bersangkutan menadatangani surat-surat keputusan, instruksi, dan surat edaran intern;

  5. Bersama Sekretaris Jenderal atau Wakil Sekretaris Jenderal menandatangani surat-surat untuk pihak luar;

  6. Menunjuk salah seorang Ketua Bidang atau anggota Pengurus Harian lain untuk mewakilinya, baik dalam kegiatan intern maupun ekstern.

(3)     Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Ketua Bidang Organisasi:

  1. Melaksanakan program dan keputusan organisasi yang berkaitan dengan aspek keorganisasian, keanggotaan, baik yang bersifat pembinaan maupun pengawasan administrasi;

  2. Berkoordinasi dengan Ketua Bidang bersangkutan dan Sekretaris Jenderal dalam melaksanakan hal-hal yang dimaksud di dalam butir (a);

  3. Mengelola Uji Kompetensi Wartawan;

  4. Berkoordinasi dengan Ketua Bidang Daerah untuk menghadiri Konferensi Provinsi dan Konferensi Kerja Provinsi;

  5. Melaksanakan hal-hal yang dilimpahkan oleh Ketua Umum.

(4)     Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Ketua Bidang Daerah:

  1. Melakukan pembinaan kepada pengurus Provinsi;

  2. Berkoordinasi dengan Ketua Bidang bersangkutan dan Sekretaris Jenderal dalam melaksanakan hal-hal yang dimaksud dalam butir a;

  3. Berkoordinasi dengan Ketua Bidang Organisasi untuk menghadiri Konferensi Provinsi dan Konferensi Kerja Provinsi;

  4. Melaksanakan hal-hal yang dilimpahkan oleh Ketua Umum.

(5)     Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Ketua Bidang Pembelaan Wartawan:

  1. Melaksanakan pemberian bantuan hukum kepada wartawan dalam kasus delik pers, baik pada tahap penyidikan maupun pada persidangan di tingkat pengadilan negeri sampai dengan kasasi dan grasi;



  1. Mewakili PWI dalam penyelesaian perselisihan antara wartawan dan manajemen media tempatnya bekerja, termasuk pemberian bantuan hukum;



  1. Mengkaji dan meneliti peraturan perundang-undangan yang menghambat kemerdekaan pers dan tugas-tugas jurnalistik;



  1. Membentuk Kelompok Kerja Bantuan Hukum;



  1. Melaksanakan hal-hal lain yang dilimpahkan oleh Ketua Umum.



(6)     Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Ketua Bidang Pendidikan:

  1. Melaksanakan program organisasi di bidang pendidikan dan pelatihan wartawan;

  2. Mengelola Sekolah Jurnalisme Indonesia;

  3. Mengusulkanpengangkatan Direktur Program Pendidikan & Pelatihan kepada Ketua Umum;

  4. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Ketua Umum.



(7)     Tugas, wewenang dan tanggung jawab Ketua Bidang Program dan Kerja Sama:

  1. Merintis dan melakukan kerja sama dengan pihak-pihak luar yang dapat menunjang program PWI;

  2. Merencanakan program-program pengembangan kegiatan organisasi dalam berbagai bidang untuk menjawab tantangan dan kebutuhan;

  3. Bersama Sekretaris Jenderal mengkoordinasikan bidang dan departemen untuk melakukan kerja sama dengan pihak luar;

  4. Mengevaluasi program kerja sama yang telah berjalan dan melakukan perbaikan;

  5. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan Ketua Umum.

(8)     Tugas, wewenang,dan tanggung jawab Ketua Bidang Luar Negeri:

  1. Melaksanakan program dan keputusan-keputusan organisasi di bidang hubungan luar negeri;

  2. Membangun kerja sama dengan lembaga, instansi, dan organisasi internasional di dalam dan luar negeri;

  3. Mewakili Ketua Umum di forum-forum pertemuan regional maupun internasional;

  4. Duduk sebagai Wakil PWI di organisasi-organisasi wartawan regional maupun internasional;

  5. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Ketua Umum.



(9)     Tugas, wewenang dan tanggung jawab Ketua Bidang Multimedia:

  1. Bersama Ketua Bidang Organisasi melaksanakan program dan keputusan organisasi yang berkaitan dengan keorganisasian dan keanggotaan sesuai dengan jenis medianya;


  1. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Ketua Umum kepadanya.

(10)  Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Sekretaris Jenderal:

  1. Bersama Ketua Umum melaksanakan hal-hal yang diatur di dalam ayat (2) butir (c, d, e, f) Pasal ini;

  2. Memimpin penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan;

  3. Mengatur penugasan jajaran Staf Sekretariat;

  4. Melakukan penilitian, riset dan survei yang berkaitan dengan kehidupan dan penghidupan wartawan khususnya dan pers pada umumnya;

  5. Melakukan pendataan keanggotaan PWI;

  6. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Ketua Umum.

(11)  Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Wakil Sekretaris Jenderal:

  1. Membantu Sekretaris Jenderal dalam penyelenggaraan kesekretariatan sehari-hari;

  2. Mewakili Sekretaris Jenderal, jika Sekretaris Jenderal berhalangan.

(12)  Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Bendahara Umum:

  1. Mencari dana yang sesuai perturan untuk kepetingan organisasi;

  2. Mengelola keuangan dan harta kekayaan organisasi;


  1. Bersama Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal menandatangani cheque dan surat-surat berharga lainnya;

  2. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Ketua Umum.

(13)  Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Wakil Bendahara Umum:

  1. Mewakili Bedahara Umum jika Bendahara Umum berhalangan;

  2. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Ketua Umum.

Pasal 17


(1)     Ketua Departemen dan Direktur Program di bawah koordinasi Ketua Umum.

(2)     Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Ketua Departemen:

  1. Bekerja sama dengan Ketua Bidang Pendidikan dan Ketua Bidang Litbang melaksanakan program pengembangan kualitas profesi kewartawanan di bidang masing-masing sesuai program organisasi yang diamanatkan oleh Kongres PWI;

  2. Mengupayakan hal-hal yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan kewartarwanan di bidang masing-masing.

(3)     Tugas, wewenang,dan tanggungjawab Direktur Program:

  1. Menjalankan tugas khusus yang dilimpahkan oleh Ketua Umum;

  2. Bekerja sama dengan pihak-pihak terkait sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V

 PENGURUS PWI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

 Pasal 18

(1)     Pengurus Harian PWI Provinsi dan Ketua Seksi ditetapkan oleh Ketua terpilih dibantu oleh Formatur yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (6) Peraturan Dasar.

(2)     Personalia Pengurus Harian PWI Provinsi ditetapkan melalui ketentuan sebagai berikut:

a.   Konferensi Provinsi memilih lebih dulu Ketua Provinsi untuk masa kepengurusan mendatang;

b. Konferensi Provinsi memilih Formatur 5 (lima) orang, terdiri dari Ketua terpilih dan empat anggota;

c.  Formatur bertugas menyusun pengurus dan Anggota Dewan Kehormatan Provinsi.

d.    Utusan Pengurus Pusat dapat menjadi salah satu anggota formatur.

(3)     Pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara secara tertulis serta bebas dan rahasia.

(4)     Konferensi Provinsi dihadiri oleh seorang atau lebih utusan Pengurus Pusat yang bertugas:

  1. Memantau dan menjadi narasumber pelaksanaan Konfrensi Provinsiagar sesuai dengan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tanggga PWI;

  2. Dapat menjadi formatur dalam penyusunan kepengurusan.

(5)     Dalam hal Konferensi Provinsi gagal memilih Ketua Provinsi dan Formatur, Konferensi harus diulang dalam jangka waktu paling lama 45 hari dengan ketentuan bahwa untuk mencegah kevakuman, Pengurus Pusat membentuk Caretaker Pengurus Provinsi yang bertugas mempersiapkan Konferensi Provinsi Ulang.

(6)     Pengurus Harian dapat mengangkat Ketua-ketua Kelompok Kerja Wartawan dengan memperhatikan aspirasi para wartawan di bidang masing-masing.

(7)     Masa bakti Pengurus Provinsi 5 tahun, dan jika terjadi lowongan antar waktu, pengisiannya ditetapkan oleh Pengurus Pleno Provinsi berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

(8)     Penggantian anggota Pengurus PWI Provinsi yang tidak aktif atas usul Ketua Provinsi atau atas usul anggota Pleno harus mendapatkan persetujuan rapat Pleno Provinsi dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan melakukan klarifikasi.

(9)     Jika karena sesuatu hal jabatan Ketua Provinsi lowong, penetapan penggantinya dilakukan melalui rapat pleno pengurus Provinsi yang dihadiri oleh pengurus Pusat.

 Pasal 19

(1) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pengurus Provinsi:

  1. Melaksanakan berbagai upaya yang diamanatkan di dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga sesuai program yang ditetapkan oleh Kongres serta dijabarkan oleh Konferensi Provinsi;

  2. Mewakili organisasi ke dalam maupun ke luar;

  3. Mengambil keputusan yang dianggap perlu;

  4. Menjalin dan menggalang hubungan dan kerja sama dengan pimpinan media, unsur pemerintah, dan masyarakat;

  5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam Konferensi Provinsi.

(2) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Ketua:

  1. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab Pengurus Provinsi sebagaimana dimaksud di dalam ayat (1) Pasal ini;

  2. Mewakili organisasi ke dalam maupun ke luar;

  3. Bersama Sekretaris atau Wakil Sekretaris menandatangani surat keputusan, instruksi, surat keluar, serta naskah kesepakatan dengan pihak-pihak di luar PWI;

  4. Bersama Sekretaris dan Bendahara menandatangani cheque dan surat berharga lainnya.

(3) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Wakil Ketua Bidang Organisasi:

  1. Menangani hal-hal yang berkaitan dengan seleksi penerimaan dan peningkatan status keanggotaan;

  2. Menangani hal-hal yang berkaitan dengan penegakan disiplin anggota terhadap PD/PRT, Kode Etik Jurnalistik, dan keputusan-keputusan lain dari organisasi;

  3. Melaksanakan hal lain yang dilimpahkan oleh Ketua kepadanya.

(4) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Wakil Ketua Bidang Pembelaan Wartawan:

  1. Melaksanakan pemberian bantuan hukum kepada wartawan dalam kasus delik pers;

  2. Mewakili PWI dalam penyelesaian perselisihan wartawan dengan manajemen media tempatnya bekerja, termasuk pemberian bantuan hukum;

  3. Membentuk Kelompok Kerja Bantuan Hukum;

  4. Mengkaji dan meneliti peraturan perundang-undangan yang menghambat kemerdekaan pers dan tugas-tugas jurnalistik;

  5. Melaksanakan hal-hal lain yang dilimpahkan Ketua.

(5) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Wakil Ketua Bidang Pendidikan:

  1. Menangani hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan wartawan;


  1. Menjalin kerja sama dengan lembaga pendidikan setempat dalam rangka pengembangan kualitas wartawan dan kewartawanan;

  2. Melaksanakan hal lain yang dilimpahkan oleh Ketua kepadanya.

(6) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan :

  1. Menangani hal-hal yang berkaitan dengan kesejah-teraan anggota PWI;

  2. Secara ex oficio duduk di Badan Pengawas Koperasi Wartawan di tingkat Provinsi;

  3. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Ketua.

(7)Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Wakil Ketua BidangProgram dan Kerja Sama:

  1. Merancang dan melaksanakan program-program kerja sama dengan lembaga atau instansi mitra kerja di bidang media maupun di luar media;

  2. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Ketua.

(8) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Sekretaris:

  1. Melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan/administrasi;

  2. Bersama Ketua menandatangani surat-surat keputusan, instruksi, dan surat-surat keluar;

  3. Bersama Ketua dan Bendahara menandatangani cheque dan surat-surat berharga lainnya.

(9) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Wakil Sekretaris:

  1. Membantu Sekretaris dalam menangani sehari-hari hal-hal yang berkaitan dengan kesekretariatan/administrasi;

  2. Mewakili Sekretaris jika Sekretaris berhalangan.

(10) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Bendahara:

  1. Mengelola keuangan dan harta lain milik organisasi;


  1. Bersama Ketua dan Sekretaris menandatangani cheque dan surat-surat berharga lainnya.

(11) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Wakil Bendahara:

  1. Membantu Bendahara melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sehari-hari;

  2. Mewakili Bendahara jika Bendahara berhalangan.

(12) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Ketua Seksi:

  1. Bekerja sama dengan Wakil Ketua Bidang Pendidikan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan wartawan di bidang masing-masing;

  2. Mengkoordinasikan kegiatan peliputan di bidang masing-masing.

Pasal 20


 (1)     Ketua PWI Kabupaten/Kota dipilih oleh Konferensi Perwakilan di antara anggota biasa yang hadir serta memenuhi persyaratan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Dasar.

(2)     Personalia Pengurus Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Ketua terpilih bersama utusan Pengurus PWI Provinsi.

(3)     Masa bakti Pengurus Kabupaten/Kota 3 (tiga) tahun, dan jika terjadi lowongan antarwaktu, pengisiannya ditetapkan oleh Pengurus Kabupaten/Kota bersama utusan Pengurus Provinsi.

(4)     Pengurus Kabupaten/Kota mengemban tugas, wewenang, dan tanggung jawab:

  1. Melaksanakan program kerja yang ditetapkan oleh Konferensi Provinsi serta dijabarkan oleh Konferensi Kabupaten/Kota;

  2. Melaksanakan keputusan-keputusan Pengurus Provinsi/Pusat.

(5)     Menjalin kerja sama baik dengan unsur pemerintah maupun masyarakat.

Pasal 21

(1)     Personalia Pengurus Provinsi yang sudah ditetapkan oleh Ketua dan Formatur terpilih dilaporkan kepada Pengurus Pusat untuk disahkan.

(2)     Personalia Pengurus Kabupaten/Kota yang sudah disusun oleh Ketua Kabupaten/Kota terpilih bersama utusan Pengurus Provinsi ditetapkan oleh Pengurus Provinsi dan dilaporkan kepada Pengurus Pusat untuk disahkan.

BAB VI

DEWAN KEHORMATAN

 Pasal 22.

 (1)     Ketua Dewan Kehormatan dipilih oleh Kongres melalui sistem yang ditetapkan oleh Kongres.

(2)     Melalui konsultasi dengan Dewan Penasihat dan Ketua Umum PWI, Ketua Dewan Kehormatan menetapkan Sekretaris merangkap anggota dan anggota lainnya;

(3)     Dewan Kehormatan beranggotakan 9 (sembilan) orang termasuk Ketua dan Sekretaris.

(4)     Jika karena sesuatu hal jumlah Anggota Dewan berkurang, pengisiannya ditetapkan oleh rapat pleno Dewan Kehormatan serta melalui konsultasi dengan Dewan Penasihat dan Ketua Umum Pusat PWI.

(5)     Anggota Dewan Kehormatan tidak boleh merangkap jabatan kepengurusan di PWI maupun di partai politik dan organisasi yang terafiliasi.

(6)     Dewan Kehormatan dipilih untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat otonom.
Pasal 23

 (1)     Bersama Pengurus Pusat PWI, Dewan Kehormatan mengemban tugas dan tanggung jawab:

a.       Meningkatkan penghayatan dan ketaatan terhadap Kode Etik Jurnalistik PWI dalam diri anggota;

b.       Mensosialisasikan Kode Etik Jurnalistik di kalangan pemerintah dan masyarakat.

(2)     Dewan Kehormatan adalah satu-satunya lembaga yang berwenang menetapkan telah terjadinya pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dan menetapkan sanksi terhadap pelanggarnya.

(3)     Pada akhir masa baktinya, Dewan Kehormatan harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban di Kongres.

Pasal 24.

(1)     Dewan Kehormatan berkewajiban melayani dan memproses pengaduan dari semua pihak.

(2)     Kasus pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dibahas dalam rapat pleno Dewan Kehormatan dengan mengundang Penanggung Jawab media atau wartawan bersangkutan

(3)     Jika karena sesuatu hal tidak dapat memenuhi ketentuan butir (2), Dewan Kehormatan harus memberikan kesempatan kepada Penanggung Jawab media atau wartawan bersangkutan untuk menyampaikan penjelasan atau pembelaan secara tertulis dengan ketentuan:

  1. Penjelasan atau pembelaan secara tertulis harus disampaikan kepada Dewan Kehormatan dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan salinan pengaduan yang dibuktikan dengan tanda penerimaan;

  2. Jika setelah tenggang waktu sebagaimana dimaksud di dalam butir (a) ayat ini terlampaui, penjelasan/pembelaan tertulis tidak disampaikan, maka Penanggung Jawab media atau wartawan bersangkutan dianggap telah melepaskan haknya untuk memberi penjelasan atau membela diri.

(4)     Pembelaan dapat juga dilakukan oleh Tim Pembelaan Wartawan PWI Pusat.

(5)     Jika dianggap perlu, Dewan Kehormatan dapat mengundang kehadiran pihak pengadu maupun pihak-pihak yang terkait untuk dimintai penjelasan/keterangan.
Pasal 25

(1)     Wewenang Dewan Kehormatan:

a.       Menerima atau menolak pengaduan;

b.       Mengeluarkan keputusan bahwa telah terjadi pelanggaran Kode Etik Jurnalistik;

c.       Mempersilahkan pengadu menempuh jalur hukum;

d.       Mengumumkan atau tidak mengumumkan keputusan yang telah diambil oleh Dewan Kehormatan.

 (2)     Keputusan Dewan Kehormatan bersifat final.

(3)     Sanksi yang dapat dijatuhkan Dewan Kehormatan:

  1. Peringatan biasa;

  2. Peringatan keras;

  3. Skorsing dari keanggotaan PWI untuk selama-lamanya 2 (dua) tahun.

(4)     Peringatan biasa maupun peringatan keras disampaikan oleh Dewan Kehormatan langsung kepada media/wartawan bersangkutan dengan tembusan kepada Pengurus Pusat PWI dan Pengurus PWI Provinsi, serta kepada pengadu.

(5)     Keputusan skorsing keanggotaan disampaikan oleh Dewan Kehormatan kepada Pengurus Pusat PWI untuk dilaksanakan.

(6)     Anggota PWI yang terkena hukuman karena pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dapat membela diri dalam/pada Kongres.
Pasal 26

(1)     Masa bakti anggota Dewan Kehormatan Provinsi 5 (lima) tahun.

(2)     Ketua Dewan Kehormatan Provinsi dipilih oleh Konferprov.

(3)     Keanggotaan Dewan Kehormatan Provinsiberjumlah 5 (lima) orang termasuk Ketua dan Sekretaris.

(4)     Seseorang hanya boleh dipilih/diangkat menjadi anggota Dewan Kehormatan Provinsi untuk dua kali masa bakti.

(5)     Jika terjadi kekosongan antarwaktu, penggantiannya ditetapkan oleh Pleno Dewan Kehormatan Provinsi melalui konsultasi dengan Pengurus PWI Provinsi.

(6)     Dewan Kehormatan Provinsi bersifat otonom.

Pasal 27


(1)     Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Kehormatan Provinsi:

  1. Bersama Pengurus PWI Provinsi melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud di dalam ayat (1) Pasal 22 Peraturan Rumah Tanga;

  2. Memantau dan mengamati pentaatan Kode Etik Jurnalistik oleh wartawan di lapangan;

  3. Menerima pengaduan dari semua pihak.

(2)     Dewan Kehormtan Provinsi berwenang memberikan peringatan tertulis kepada media dan atau wartawan yang dinilainya telah melanggar Kode Etik Jurnalistik, dengan ketentuan tembusan surat peringatan tersebut disampaikan kepada Dewan Kehormatan dan Pengurus Provinsi PWI, dilampiri penjelasan.

(3)     Dewan Kehormatan Provinsi berwenang memproses pengaduan dengan memeriksa kedua belah pihak.

(4)     Pada akhir masa baktinya, Dewan Kehormatan Provinsi harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada Konferensi Provinsi.

Pasal 28


(1)     Pembiayaan Dewan Kehormatan dibebankan kepada Pengurus Pusat PWI dan Dewan Kehormatan Provinsi kepada Pengurus PWI Provinsi.

(2)     Dalam hal Dewan Kehormatan dan atau Dewan Kehormatan Provinsi diminta menghadirkan saksi ahli dalam kasus delik pers dan jika untuk itu diperlukan pembiayan, Dewan dapat meminta bantuan dari media bersangkutan.



BAB VII

PERMUSYAWARATAN

Pasal 29


(1)     Kongres dihadiri oleh Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan, dan PWI Provinsi.

(2)     Jumlah utusan Provinsi ditetapkan oleh Pengurus Pusat dengan ketentuan harus terdiri dari Pengurus Harian.

(3)     Utusan PWI Provinsi harus membawa mandat dari Pengurus PWI Provinsi.

(4)     Provinsi dapat mengirim Penijau yang terdiri atas Anggota Biasa PWI yang jumlahnya ditetapkan oleh Pengurus Pusat.

Pasal 30

(1) Kongres dilaksanakan berdasarkan Peraturan Tata Tertib yang ditetapkan oleh Kongres.

(2) Kongres sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya duapertiga jumlah Provinsi.

(3)     Jika yang hadir kurang dari duapertiga jumlah Provinsi, Kongres ditunda dan harus diulang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan dengan ketentuan Kongres ulangan sah sekalipun dihadiri oleh kurang dari duapertiga jumlah Provinsi.

(4)  Provinsi tidak boleh memberikan mandat kepada Provinsi lain.

Pasal 31


(1)     Dalam mengambil keputusan, Kongres harus mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat.

(2)     Apabila musyawarah tidak menghasilkan mufakat, keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan ketentuan:

  1. Keputusan sah jika disetujui atau ditolak oleh sekurang-kurangnya setengah tambah satu (50% tambah satu) jumlah suara yang hadir;

  2. Apabila persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud di dalam butir (a) ayat ini tidak tercapai, pemungutan suara harus diulang dan keputusan sah jika disetujui atau ditolak oleh suara terbanyak;

  3. Pemungutan suara mengenai orang harus dilakukan secara tertulis dan rahasia.

(3)     Setiap Provinsi memiliki sekurang-kurangnya satu hak suara, dengan ketentuan :

  1. Provinsi dengan jumlah anggota lebih dari 100 tapi di bawah 200 mempunyai dua hak suara;

  2. Provinsi dengan jumlah anggota lebih dari 200 tapi kurang dari 400 mempunyai tiga hak suara;

  3. Provinsi dengan jumlah anggota lebih dari 400 tapi kurang dari 600 mempunyai empat hak suara;

  4. Provinsi dengan jumlah anggota lebih dari 600 tapi kurang dari 800 mempunyai lima hak suara;

  5. Provinsi dengan jumlah anggota lebih dari 800 tapi kurang dari 1.000 mempunyai enam hak suara;

  6. Provinsi dengan jumlah anggota lebih dari 1.000 mempunyai tujuh hak suara.

(4)     Jumlah anggota di atas sesuai dengan validasi status aktif anggota yang dibuktikan dengan pelunasan iuran.

(5)     Pengurus PWI Pusat mempunyai 3 (tiga) hak suara yang mewakili Dewan Penasihat, Dewan Kehormatan dan Pengurus Harian


Pasal 32


(1)     Kongres Luar Biasa diadakan jika diminta oleh sekurang-kurangnya setengah tambah satu (50% tambah 1) jumlah Provinsi mengenai masalah-masalah mendesak.

(2)     Kongres Luar Biasa tidak berwenang mengubah Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga serta Kode Etik Jurnalistik.

Pasal 33


(1)     Peserta Konferensi Kerja Nasional terdiri atas Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan dan utusan Pengurus Provinsi.

(2)     Ketentuan-ketentuan mengenai pengambilan keputusan di dalam Kongres berlaku bagi Konferensi Kerja Nasional.

Pasal 34


(1)   Konferensi PWI Provinsi diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali untuk:

  1. Memilih Ketua Provinsi, Formatur dan Ketua Dewan Kehormatan Provinsi;

  2. Menetapkan program kerja dan keputusan-keputusan lain.

(2) Konferensi Provinsi sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya duapertiga jumlah anggota Biasa dengan ketentuan:

Jika anggota Biasa yang hadir kurang dari duapertiga, Konferensi harus diulang selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan;

(3)   Anggota Biasa yang tidak bisa hadir dapat memberikan mandat tertulis kepada anggota Biasa lain dengan ketentuan seorang anggota Biasa hanya boleh menjadi mandataris dari sebanyak-banyaknya tiga anggota Biasa lain, kecuali:

Bagi PWI Provinsi yang memiliki jumlah anggota antara:
  1. 500 – 1000 anggota, seorang anggota Biasa dapat menjadi mandataris maksimal 5 (lima) orang anggota Biasa lainnya;
  2. Bagi PWI Provinsi yang memiliki jumlah anggota 1.000 ke atas dan karena masalah geografis (seperti PWI Provinsi Papua), seorang anggota Biasa dapat menjadi mandataris maksimal 10 (sepuluh) orang anggota Biasa lainnya.
(4)   Anggota yang memberikan mandat dianggap hadir.

(5) Dalam mengambil keputusan, Konferensi Provinsi harusmengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan ketentuan:

  1. Jika musyawarah tidak menghasilkan mufakat, keputusan diambil melalui pemungutan suara;

  2. Keputusan sah jika disetujui atau ditolak oleh sekurang-kurangnya setengah tambah satu (50% tambah 1) jumlah anggota yang hadir;

  3. Jika persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud di dalam butir (b) ayat ini tidak tercapai, pemungutan suara harus diulang, dan keputusan sah jika disetujui atau ditolak oleh suara terbanyak.

Pasal 35


(1)     Konferensi Kabupaten/Kota diadakan setiap 3 (tiga) tahun sekali untuk:
  1. Memilih Ketua Kabupaten/Kota;
  2. Melaksanakan program kerja Provinsi dan keputusan-keputusan lain.
(2)     Konferensi Kabupaten/Kota sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya duapertiga jumlah anggota Biasa dengan ketentuan:

Jika anggota Biasa yang hadir kurang dari duapertiga, Konferensi ditunda selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan;

Pasal 36


(1)     Provinsi harus mengadakan Konferensi Kerja Provinsi sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap masa kepengurusan.

(2)     Konferensi Kerja Provinsi diadakan untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja.

(3)     Anggota Biasa yang tidak bisa hadir dapat memberikan mandat tertulis kepada anggota Biasa lain dengan ketentuan seorang anggota Biasa hanya boleh menjadi mandataris dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) anggota Biasa lain.

(4)     Anggota yang memberikan mandat dianggap hadir.

(5)     Dalam mengambil keputusan, Konferensi Kabupaten/Kota harus mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan ketentuan:
  1. Jika musyawarah tidak menghasilkan mufakat, keputusan diambil melalui pemungutan suara;
  2. Keputusan sah jika disetujui atau ditolak oleh sekurang-kurang-yasetengah tambah satu (50% tambah 1) jumlah anggota yang hadir;
  3. Jika persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud di dalam butir (b) ayat ini tidak tercapai, pemungutan suara harus diulang, dan keputusan sah jika disetujui atau ditolak oleh suara terbanyak.
Pasal 37

(1)     Di tingkat Provinsi dapat diadakan Konferensi Luar Biasa Provinsi jika diminta oleh sekurang-kurangnya duapertiga jumlah anggota Biasa.

(2)     Bagi Konferensi Luar Biasa berlaku ketentuan-ketentuan mengenai mandat dan pengambilan keputusan sebagaimana yang berlaku bagi Konferensi Provinsi.



BAB VIII

KEKAYAAN

Pasal 38


(1)     Anggota Biasa dan Anggota Muda wajib membayar iuran bulanan yang besarnya ditetapkan oleh Pengurus Pusat PWI.

(2)     PWI Provinsi wajib menyetorkan kepada Pengurus Pusat 25% dari uang iuran.

Pasal 39


(1)     Pengurus Pusat, Pengurus Provinsi, dan Pengurus Kabupaten/Kota harus secara periodik menginventarisasi kekayaan organisasi, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.

(2)     Inventarisasi kekayaan organisasi harus dilaporkan dalam Kongres oleh Pengurus Pusat, dan dalam Konferensi Provinsi/ Kabupaten/Kota oleh Pengurus Provinsi/ Kabupaten/Kota.

(3)     Laporan pertangungjawaban keuangan pengurus pusat kepada kongres diaudit oleh akuntan publik.

(4)     Di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota jika belum mungkin diaudit oleh akuntan publik, laporan keuangan dapat diteliti oleh Tim Verivikasi yang dibentuk oleh Konferensi/Kabupaten/Kota;

(5)     Pengurus Provinsi wajib melaporkan kekayaan organisasi kepada Pusat untuk dicatat;

(6)     Pengalihan aset tetap Provinsi kepada pihak lain harusmemperoleh persetujuan Pusat.



BAB IX

PEMBEKUAN PWI PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

DAN PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 40

(1)     Pengurus Pusat dapat membekukan pengurus Provinsi yang tidak memenuhi ketentuan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga PWI.

(2)     Pengurus Provinsi dapat membekukan atau membubarkan suatu Kabupaten/Kota di daerahnya, dan melaporkan kepada Pengurus Pusat yang dapat mengukuhkan atau menunda atau membatalkan pembekuan atau pembubaran tersebut.

(3)     Perwakilan dan anggota yang Pengurus Provinsinya dibekukan diurus langsung oleh Pengurus Pusat sampai terbentuknya Pengurus Baru.

(4)     Pembekuan Provinsi atau Kabupaten/Kota harus dipertanggungjawabkan oleh Pengurus Pusat di Kongres dan pengurus Provinsi di Konfrensi Provinsi.


Pasal 41


(1)   Pembubaran organisasi hanya boleh diputuskan oleh Kongres yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah provinsi serta disetujui oleh sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah suara.

(2) Kongres menentukan penggunaan kekayaan organisasi setelah organisasi dibubarkan.

BAB X

PENUTUP

Pasal 42

(1)     Hal-hal lain yang belum diatur di dalam Peraturan Rumah Tangga, apabila diperlukan dapat diatur oleh Pengurus Pusat, selama hal itu tidak bertentangan dengan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga, untuk kemudian dipertanggungjawabkan kepada Kongres.

(2)     Setiap perubahan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga yang telah disahkan oleh Kongres harus dibuat dalam Akte Notaris. (*)

Baca Juga Ketentuan Pers Lainnya:

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »