PERATURAN DASAR PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA

PEMBUKAAN

BAHWA sejarah menunjukkan perjuangan Wartawan Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perjuangan Rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan maupun mempertahankan dan mengisinya di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAHWA Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 telah melahirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat dan berlandaskan Pancasila.

BAHWA Negara Kesatuan Republik Indonesia bertujuan mewujudkan masyarakat yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa, merdeka, berdaulat, adil dan makmur serta beradab.

BAHWA dalam perjuangan Rakyat Indonesia mencapai cita-citanya, Wartawan Indonesia berpegang teguh pada konstitusi negara.

BAHWA dengan menyadari peranannya sebagai alat perjuangan bangsa, Wartawan Indonesia bertekad melanjutkan tradisi patriotikdalam semangat demokrasi.

BAHWA dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa serta tanpa membedakan  aliran politik, suku, ras, agama dan golongan, Wartawan Indonesia pada tanggal 9 Februari 1946 di kota Solo telah menyatukan diri dalam organisasi Wartawan Nasional bernama Persatuan Wartawan Indonesia disingkat PWI.

Berdasarkan Pembukaan ini dan dengan memohon ridho Tuhan Yang Maha Esa, disusunlah Peraturan Dasar, Peraturan Rumah Tangga, dan Kode Etik Jurnalistik Persatuan Wartawan Indonesia yang berlaku bagi Wartawan Anggota PWI.

BAB I
NAMA, ASAS, DAN SIFAT 
Pasal  1
(1) Organisasi  ini  bernama  Persatuan Wartawan  Indonesia, (PWI), didirikan di Solo     pada tanggal 9 Februari 1946 untuk waktu yang tidak ditentukan.

(2) PWI berasaskan Pancasila.

(3) PWI adalah organisasi Wartawan Indonesia independen dan profesional tanpa memandang     baik suku, agama, dan golongan maupun keanggotaan organisasi politik dan organisasi     kemasyarakatan.

Pasal 2
(1) Keberadaan PWI  meliputi  seluruh  wilayah  Negara Kesatuan Republik  Indonesia.
a.PWI Pusat berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b.PWI Provinsi berkedudukan di Ibukota Provinsi;
c.PWI Kabupaten/Kota berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota;
d.PWI khusus Solo berkedudukan di Surakarta.

(2) PWI memiliki:
Peraturan Dasar, Peraturan Rumah Tangga, dan Kode Etik Jurnalistik;
Lambang, Panji, dan Lencana;
Hymne dan Mars.

(3) Peraturan Dasar, Peraturan Rumah Tangga, Kode  Etik  Jurnalistik,  Lambang, Panji,     Lencana, Hymne dan Mars, ditetapkan oleh Kongres.

Pasal  3
(1) PWI  menerbitkan  Kartu Anggota terdiri atas:
a.Anggota Muda;
b.Anggota Biasa;
c.Anggota Luar Biasa;
d.Anggota Kehormatan.

BAB II
TUJUAN DAN UPAYA
Pasal 4
Tujuan PWI adalah:
a.Tercapainya cita-cita bangsaIndonesia sebagaimana diamanatkan Pembukaan Undang Undang    Dasar 1945;

b.Terwujudnya kehidupan Pers Nasional yang merdeka, profesional, bermartabat, dan     beradab;

c.Terpenuhinya  hak  publik memperoleh informasi yang tepat, akurat, dan benar;
d.Terwujudnya  tugas   pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang    berkaitan dengan kepentingan publik.

Pasal 5
(1) Ke dalam, PWI berupaya:
a.Memupuk kepribadian wartawan Indonesia sebagai warga negara yang beriman dan             bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan taat pada konstitusi;
b.Memupuk kesadaran dan komitmen wartawan Indonesia untuk berperanserta di dalam           pembangunan bangsa dan negara;
c.Meningkatkan ketaatan wartawan pada Kode Etik Jurnalistik, demi citra,             kredibilitas, dan integritas wartawan dan PWI;
d.Mengembangkan kemampuan profesional wartawan;
e.Memberikan bantuan dan perlindungan hukum kepada wartawan dalam melaksanakan tugas       profesinya;
f.Memperjuangkan kesejahteraan wartawan.

(2) Keluar PWI berupaya:
Memperjuangkan terlaksananya peraturan perundang-undangan serta           kehidupan      bermasyarakat,  berbangsa, dan bernegara yang menjamin pertumbuhan dan
pengembangan pers yang merdeka, profesional, dan bermartabat;

Menjalin  kerja sama dengan unsur pemerintah, masyarakat, dan organisasi pers di         dalam dan di luar negeri;

Memperjuangkan keadilan dan kebenaran berdasarkan supremasi hukum.

BAB III
KEANGGOTAAN
Pasal 6
(1) PWI beranggotakan Wartawan Indonesia  yang melaksanakan kegiatan jurnalistik dan     orang yang berjasa kepada organisasi.

(2) Pola keanggotaan bersifat stelsel aktif, organisasi aktif merekrut anggota.

 
Pasal 7
Keanggotaan PWI terdiri atas:
a. Anggota Muda;

b. Anggota Biasa;
c. Anggota Luar Biasa;
d. Anggota Kehormatan.

Pasal 8
(1) Syarat-syarat  menjadi Anggota Muda adalah:
a. Bekerja sebagai wartawan pada perusahaanmedia yang berbadan hukum;
b. Tidak pernah dihukum oleh pengadilan karena melakukan tindak pidana yang        bertentangan dengan martabat dan profesi kewartawanan.

(2) Untuk menjadi Anggota Biasa PWI seseorang harus memenuhi persyaratan:
a. Mempunyai sertifikat Kompetensi atau dinyatakan Kompeten oleh PWI Pusat;
b. Sudah  menjadi  Anggota  Muda PWI  selama 2 (dua) tahun;
c. Mengajukan permohonan peningkatan status keanggotaan;
d. Menjalankan profesi kewartawanan secara aktif;
e. Bekerja  pada perusahaan media yang berbadan hukum;
f. Tidak  dinyatakan bersalah oleh pengadilan negeri karena melakukan tindak pidana        yang bertentangan dengan martabat dan profesi kewartawanan dan asas serta tujuan        PWI.

(3) Anggota  Biasa  yang  tidak  aktif  lagi melakukan kegiatan jurnalistik dapat     menjadi Anggota Luar Biasa.
(4) Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Kehormatan PWI seseorang (Warga Negara     Indonesia) harus berjasa luar biasa bagi perkembangan Pers Nasional, khususnya PWI.

Pasal 9
Setiap Anggota PWI berkewajiban:
a. Menaati Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga PWI serta keputusan-keputusan    organisasi;
b. Menjaga  kredibilitas dan integritas profesi serta organisasi;
c. Menaati Kode Etik Jurnalistik;
d. Membayar uang iuran.

Pasal 10
Anggota PWI dilarang menjadi anggota organisasi wartawan lainnya yang berbadan hukum di tingkat nasional dan daerah.

Pasal 11
(1) Anggota Biasa berhak:
a. Menghadiri Konferensi Provinsi/Kabupaten/Kota dan Konferensi Kerja                      Provinsi/Kabupaten/Kota;
b. Mengemukakan pendapat serta mengajukan usul dan saran;
c. Memilih dan dipilih menjadi pengurus jika memenuhi persyaratan;
d. Memberikan suara pada pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan        suara.

(2) Anggota Muda, Anggota Luar Biasa, dan Anggota Kehormatan dapat diundang menghadiri     Kongres, Konferensi Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Konferensi Kerja     Provinsi/Kabupaten/Kota, serta dapat  mengemu-kakan pendapat dan mengajukan usul     atau saran.

(3) Setiap Anggota PWI berhak memperoleh bantuan hukum atas perkara yang dihadapi          berkenaan dengan profesi kewartawanannya.

BAB  IV
ORGANISASI
Pasal  12

(1) Kongres adalah pemegang wewenang tertinggi organisasi.
(2) Konferensi PWI Provinsi adalah pemegang wewenang tertinggi di tingkat Provinsi.
(3) Konferensi PWI Kabupaten/Kota adalah pemegang wewenang tertinggi di tingkat     Kabupaten/Kota.

Pasal  13
(1) Pengurus Pusat PWI  terdiri atas:
a.Dewan Penasihat;
b.Dewan Kehormatan PWI;
c.Pengurus Harian;
d.KomisiPendidikan;
e.KomisiKompetensi;
f.Ketua Departemen;
g.Direktur Program.

(2) Pengurus Pleno Pusat PWI terdiri atas:
a.Dewan Penasihat;
b.Pengurus Harian;
c.Komisi Pendidikan;
d.Komisi Kompetensi;
e.Ketua Departemen;
f.Direktur program.

(3) Dewan Kehormatan bersifat otonom.
(4) Apabila Dewan Kehormatan ikut di dalam rapat pleno Pengurus Pusat PWI maka disebut     rapat paripurna atau rapat pleno plus.

Pasal  14
(1) Pengurus Harian PWI Pusat terdiri atas:
Ketua Umum;
Ketua Bidang Organisasi;
Ketua Bidang Daerah;
Ketua Bidang Pembelaan Wartawan;
Ketua Bidang Pendidikan;
Ketua Bidang Program dan Kerja Sama;
Ketua Bidang Luar Negeri;
Ketua Bidang Multimedia;

Sekretaris Jenderal;
Wakil Sekjen I;
Wakil Sekjen II;
Wakil Sekjen III;
Bendahara Umum;
Wakil Bendahara Umum.

(2) Personalia Pengurus Harian Pusat PWI dipilih untuk jangka waktu 5 (lima) tahun,     terdiri atas mereka yang sudah menjadi Anggota Biasa PWI sekurang-kurangnya 5 (lima)     tahun.

(3) Khusus untuk jabatan Ketua Umum, pernah menjadi Pengurus Harian PWI Pusat/PWI     Provinsi dan atau Anggota Dewan Kehormatan, bersedia tinggal di Jakarta, dan     bersertifikat wartawan utama.

(4) Komisi Pendidikan beranggotakan sedikitnya 7 (tujuh) orang dan bertugas membantu     Ketua Umum dalam melaksanakan Uji Kompetensi Wartawan.

(5) Komisi Kompetensi beranggotakan sedikitnya 7 (tujuh) orang bertugas membantu Ketua     Umum dalam melaksanakan Uji Kompetensi Wartawan.

(6) Untuk menangani kasus-kasus hukum wartawan dibentuk Tim Advokasi Wartawan.
(7) Pada masa akhir baktinya, Pengurus PWI wajib menyampaikan laporan     pertanggungjawaban.

Pasal 15
(1) Departemen dibentuk sesuai dengan kebutuhan organisasi.
(2) Direktur program ditetapkan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Pasal 16
(1) Di tiap provinsi dibentuk PWI Provinsi.
(2) Khusus di Solo, tempat lahirnya PWI, dibentuk PWI Surakarta setingkat Provinsi.
(3) Pengurus  Provinsi  berkedudukan  di Ibukota Provinsi, kecuali PWI Surakarta, di     Surakarta .

Pasal  17
(1) Pengurus PWI Provinsi terdiri atas:
a. Dewan Penasihat;
b. Dewan Kehormatan Provinsi;
c. Pengurus Harian;
d. Ketua/Wakil Ketua Seksi.

(2) Pengurus Pleno PWI Provinsi terdiri atas:
a. Dewan Penasihat;
b. Pengurus Harian;
c. Ketua/Wakil Ketua Seksi-seksi;
d. Ketua PWI Kabupaten/Kota.

(3) Dewan Kehormatan Provinsi bersifat otonom.

(4) Apabila Dewan Kehormatan Provinsi  mengikuti rapat Pleno Provinsi, maka disebut     rapat paripurna atau ratau pleno Provinsi plus.

(5) Pengurus Harian PWI Provinsi terdiri atas:
a. Ketua;
b. Wakil Ketua Bidang Organisasi;
c. Wakil Ketua Bidang Pembelaan Wartawan;
d. Wakil Ketua Bidang Pendidikan;
e. Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan;
f. Wakil Ketua Bidang Kerja sama;
g. Sekretaris;
h. Wakil Sekretaris sebanyak-banyaknya dua orang;
i. Bendahara;
j. Wakil Bendahara.

(6) Ketua  PWI Provinsi dipilih oleh Konferensi Provinsi untuk masa bakti 5 tahun dengan     ketentuan:
a. Untuk jabatan Ketua berlaku syarat sudah menjadi  Anggota Biasa PWI sekurang-       kurangnya 5(lima) tahun dan yang pernah menjadi Pengurus PWI Provinsi dan               bersertifikat wartawan utama;
b. Untuk  jabatan  lain  berlaku  syarat  sudah  menjadi  Anggota  Biasa PWI        sekurang-kurangnya  1 (satu)  tahun.

(7) Pada  akhir masa jabatannya Pengurus PWI Provinsi wajib menyampaikan laporan          pertanggungjawaban dalam Konferensi PWI Provinsi.

(8) Konferensi PWI Provinsi menetapkan menerima atau menolak laporan dan         pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Pengurus PWI Provinsi.

(9) Seksi-seksi  dibentuk sesuai dengan kebutuhan PWI Provinsi.

(10)Di PWI Provinsi dibentuk Tim Pembelaan Wartawan dengan ketentuan:
a. Tim diketuai oleh Wakil Ketua Bidang Pembelaan Wartawan;
b. Jumlah  anggota Tim  disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal   18
(1) Pengurus  PWI  Provinsi dapat  membentuk PWI Kabupaten/Kota di wilayah     Kabupaten/Kota.
(2) PWI Kabupaten/Kota dapat dibentuk untuk satu wilayah atau untuk gabungan dari dua     atau lebih Kabupaten/Kota yang berdekatan dan minimal mempunyai 5(lima) orang     anggota berstatus anggota biasa dengan ketentuan bukan di Ibukota Provinsi.

(3) Pembentukan PWI Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Pengurus PWI Provinsi dan disahkan     oleh Pengurus Pusat PWI.

(4) Pengurus  PWI Kabupaten/Kota dipilih dari Anggota Biasa yang ada untuk jangka waktu     3 (tiga) tahun, terdiri atas minimal 3 (tiga) orang pengurus, masing-masing Ketua,     Sekretaris, dan Bendahara.

(5) Ketua  PWI Kabupaten/Kota  dipilih  oleh Konferensi  PWI Kabupaten/Kota dengan         ketentuan:
a. Untuk Ketua Kabupaten/Kota berlaku syarat sudah menjadi Anggota Biasa PWI               sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
b. Untuk jabatan-jabatan lain berlaku syarat sudah menjadi anggota  PWI.

Pasal 19
(1) PWI dapat menaungi forum atau kelompok wartawan menjadi anak organisasi (onderbouw)

(2) Forum atau kelompok wartawan yang dinaungi harus sejalan dengan peraturan organisasi     dan menaati Kode Etik Jurnalistik PWI.

Pasal 20
(1) Pengurus tidak  boleh menduduki jabatan rangkap dalam struktur organisasi PWI.

(2) Pengurus PWI di Pusat  maupun di Provinsidan Kabupaten/Kota tidak boleh merangkap     jabatanpengurus partai politik dan organisasi yang terafiliasi serta lembaga     struktural di pemerintahan.

Pasal  21
(1) Di tingkat  Pusat dibentuk Dewan Kehormatan.
(2) Di  tingkat  Provinsi dibentuk Dewan Kehormatan Provinsi.
(3) Dewan Kehormatan maupun Dewan Kehormatan Provinsi bersifat otonom  (dapat     menggunakan Cap dan Kop Surat sendiri yang secara operasional tetap berkoordinasi     dengan DK PWI).
(4) Anggota  Dewan  Kehormatan maupun Anggota Dewan Kehormatan Provinsi terdiri atas     Anggota PWI yang telah menjadi Anggota Biasa sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan     sudah berusia 40 tahun yang diutamakan pernah menjadi pengurus PWI.
(5) Dewan Kehormatan beranggotaka sekurang-kurangnya 5 (lima) dan sebanyak-banyaknya 9     (sembilan) orang,  termasuk Ketua dan Sekretaris.
(6) Ketua Dewan  Kehormatan dipilih oleh Kongres untuk masa bakti sampai Kongres     berikutnya.
(7) Ketua Dewan Kehormatan Provinsi dipilih oleh Konferensi Provinsi. Dewan Kehormatan     Provinsi beranggotakan sekuranga-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5      (lima) orang untuk masa bakti  sampai Konferensi Provinsi berikutnya.

BAB  V
PERMUSYAWARATAN
Pasal  22
(1) Kongres diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun.
(2) Kongres mendengar dan menilai laporan pertanggungjawaban Pengurus Pusat dan Dewan        Kehormatan.
(3) Kongres menetapkan menerima atau menolak laporan pertanggungjawban Pengurus Pusat

(4) Kongres menetapkan:

Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga;
Kode Etik Jurnalistik PWI;

Lambang, Panji, Lencana, Himne dan Mars PWI;
Kartu Anggota/Pers;

Keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu.

(5) Kongres memilih:
a.  Ketua Umum Pusat PWI;
b.  Ketua Dewan Kehormatan;
c.  Formatur.

(6) Organisasi dapat menyelenggarakan Konvensi Nasional Wartawan Indonesia yang dihadiri     oleh utusan dari media massa.

(7) Organisasi dapat mengadakan Kongres Luar Biasa.

(8) Di antara 2 (dua) Kongres, organisasi mengadakan sekurang-kurangnya satu kali     Konferensi Kerja Nasional.

Pasal  23
(1) Di tingkat Provinsi,  organisasi mengadakan:

Konferensi Provinsisetiap 5 (lima) tahun sekali;
Konferensi Kerja Provinsi sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap periode         kepengurusan.

(2) Konferensi Provinsi mendengar dan menilai laporan pertanggungjawaban Pengurus     Provinsi.
(3) Konferensi Provinsi  menetapkan  menerima  atau  menolak laporan pertangungjawban     pengurus Provinsi.

(4) Konferensi Provinsi menetapkan:
a.   Program kerja;
b.   Ketua Provinsi;
c.   Ketua Dewan Kehormatan Provinsi;
d.   Formatur.

(5) Di tingkat Provinsi dapat diadakan Konferensi Luar Biasa Provinsi.

Pasal  24
(1) Di tingkat Kabupaten/Kota, organisasi mengadakan Konferensi Kabupaten/Kota setiap 3     (tiga) tahun sekali.

(2) Konferensi  Kabupaten/Kotamendengar dan menilai laporan pertanggungjawaban Pengurus,     serta menetapkan program kerja, dan memilih Ketua Kabupaten/Kota.

(3) Konferensi Kabupaten/Kota  menetapkan menerima  atau  menolak laporan     pertangungjawban pengurus Kabupaten/Kota.

BAB VI
KEKAYAAN ORGANISASI
Pasal  25

(1) Kekayaan organisasi terdiri atas harta bergerak dan harta tidak bergerak baik di     Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota

(2) Keuangan organisasi diperoleh dari:

Uang iuran;

Usaha-usaha yang sah dan tidak bertentangan dengan tujuan serta martabat PWI;
Sumbangan yang tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan tujuan dan martabat     PWI.

BAB VII
LAIN-LAIN
Pasal  26
(1) Pembukaan, Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga merupakan kesatuan yang utuh     yang tidak dapat dipisahkan.

(2) Perubahan  Peraturan  Dasar, Peraturan Rumah Tangga, Kode Etik Jurnalistik PWI,     lambang, panji, lencana, mars, hymne, dan kartu anggota, ditetapkan oleh Kongres.

Pasal 27
(1) Pembubaran organisasi ditetapkan oleh Kongres.

(2) Apabila terjadi pembubaran organisasi, Kongres menentukan penggunaan kekayaan     organisasi.

Pasal 28
Hal-hal lain yang tidak atau belum diatur di dalam Peraturan Dasar ini diatur dalam Peraturan Rumah Tangga. (*)

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »