Inilah Kesimpulan Dialog PWI Yang Disampaikan ke Pemkab

WabupPamekasan (PWINews) - Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pamekasan Abd Aziz, Senin (18/8/2014) menyampaikan surat ke pemkab yang ditujukan kepada bupati dengan tembusan wakil bupati dan ketua DPRD Pamekasan.

Surat bernomor 14/B/PWI-PMK/VIII/2014 tertanggal 16 Agustus 2014 dan ditanda tangani langsung oleh Ketua PWI Pamekasan Abd Aziz dan Sekretarisnya Esa Arif itu berisi kesimpulan dan pokok-pokok pikiran hasil dialog yang digelar organisasi wartawan tersebut bersama Komunitas Kedai Kopi dan Baca Sebelas 12 Pamekasan pada tanggal 6 dan 13 Agustus 2014.

Pada tanggal 6 Agustus 2014, dialog yang digelar PWI Pamekasan bertema "Menggairahkan Perekonomian Pamekasan", sedangkan pada tanggal 13 Agustus 2014 bertema "Mengawal Tata Niaga Tembakau".

Penyerahan surat yang berisi pokok-pokok kesimpulan hasil dialog PWI bersama Komunitas Kedai Kopi dan Baca Sebelas 12 itu diterima langsung oleh Wakil Bupati Pamekasan Kholil Asy'ari.

Berikut pokok-Pokok kesimpulan dialog tentang ekonomi bertema “Menggairahkan Perekonomian Pamekasan” pada tanggal 6 Agustus 2014.

1.    Sampai saat ini, pemerintah Kabupaten Pamekasan belum memiliki data base lengkap tentang ekonomi mikro atau kelompok usaha kecil yang ada di Pamekasan. Dinas terkait, yakni Dinas Koperasi dan UKM selama ini lebih fokus mendata koperasi. Padahal data-data tersebut sangat dibutuhkan untuk mengukur sejauh mana perkembangan ekonomi mikro di Kabupaten Pamekasan.

2.    Program ekonomi kerakyatan yang dicanangkan pemerintah belum banyak dirasakan masyarakat, termasuk penyediaan kredit usaha untuk pelaku usaha mikro, semisal kredit usaha rakyat (KUR). Masyarakat masih banyak yang belum memahami proses untuk mendapatkan pinjaman KUR bahkan masih ada yang belum mengetahui program tersebut. Kalaupun ada yang mengetahui, selama ini mereka masih terkendala dengan agunan. Sebab berdasarkan data di lapangan, pihak bank hanya bisa meminjamkan modal usaha apabila ada jaminan.

3.    Pemerintah Kabupaten Pamekasan sebenarnya telah memiliki komitmen baik untuk membantu pelaku usaha mikro di Pamekasan. Hal ini terbukti dengan adanya kebijakan membebaskan biaya untuk pembuatan tanda daftar perusahaan (TDP) alias gratis.

4.    Di bidang pertanian, perikanan dan kelautan, bantuan yang selama ini disalurkan pemerintah kepada petani sebagian tidak tepat sasaran. Banyak para penerima bantuan bukan petani asli, termasuk bantuan para program usaha garam rakyat (Pugar). Kondisi ini menyebabkan “yang kaya makin kaya, sedangkan yang miskin tetap semakin miskin”. Oleh karenanya, pemerintah Kabupaten Pamekasan perlu melakukan evaluasi menyeluruh pada berbagai program bantuan untuk masyarakat, dengan tujuan agar bisa tetap sasaran.

5.    Di bidang investasi, hingga saat ini juga belum menunjukkan adanya perkembangan yang signifikan. Hal ini disebabkan beberapa hal. Antara lain karena iklim investasi yang dirasa kurang mendukung. Jaminan rasa aman bagi investor masih dirasa kurang, bahkan mereka cenderung merasa takut untuk berinvestasi di Pamekasan. Kasus demo dan pembakaran alat-alat eksplorasi migas yang terjadi di Pamekasan belum lama ini, masih menjadi perhatian serius. Demikian juga konsep Gerbang Salam yang belum jelas, serta kasus penutupan hotel di Desa Ambat, Kecamatan Tlanakan yang ditutup hanya karena dikhawatirkan akan menjadi sarang maksiat, juga menjadi salah satu pemicu investor enggan berinvestasi di Pamekasan.

6.    Pemkab diharapkan bisa mengembangkan ekonomi kreatif berbasis budaya dan perlu membangan sentra ekonomi terintegratif, dengan cara ditempatkan di satu tempat tertentu, sebagai pusat kegiatan ekonomi rakyat. Selain itu, Pemkab diharapkan bisa memanfaatkan jaringan pasar swalayan, seperti Indomart dan Alfamart agar bisa memasarkan hasil kerajinan dan pertanian warga Pamekasan. Sehingga dengan cara seperti itu, maka produk-produk  lokal juga bisa terjual di pasar swalayan.

7.    Pamekasan sebenarnya banyak memiliki potensi bisnis dan kerajinan, namun selama ini terkendala pasar, beberapa diantara penyebabnya, karena kurangnya promosi baik oleh masyarakat itu sendiri, maupun promosi yang dilakukan Pemkab Pamekasan.

8.    Catatan dialog ekonomi yang digelar PWI Pamekasan bersama Komunitas Kedai Kopi dan Baca Sebelas 12 pada tanggal 6 Agustus 2014 ini juga bisa diakses di situs resmi Pengurus PWI Pamekasan dengan alamat www.pwipamekasan.com pada halaman: (http://www.pwipamekasan.com/catatan-dialog-menggairahkan-perekonomian-pamekasan/ )

Sedangkan pokok kesimpulan dialog bertema “Mengawal Tata Niaga Tembakau” yang digelar pada tanggal 13 Agustus 2014 adalah sebagai berikut:

1.    Sebagian petani tembakau di Pamekasan saat ini sudah mulai panen, akan tetapi pihak pabrikan hingga tanggal 13 Agustus 2014 ini belum mengumumkan rencana pembelian. Pihak pabrikan hanya menentukan rencana pembelian berdasarkan hasil serap informasi yang dilakukan Pemkab Pamekasan (Disperindag) bersama perwakilan pabrikan, yakni sekitar 23.000 ton lebih dan rencana pembelian ini diperkirakan akan bisa menyerap semua hasil produksi tembakau Pamekasan pada musim tanam tembakau tahun ini.

2.    BEP (Break Even Point) tembakau tahun 2014 ini berdasarkan hasil perhitungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang digelar bersama perwakilan kelompok tani, serta paguyuban petani tembakau Pamekasan sebesar Rp29.396 per kilogram, dan diharapkan harga beli tembakau petani oleh pihak pabrikan melebihi BEP.

3.    Tanaman tembakau bagi masyarakat Madura secara umum dan Pamekasan secara khusus masih menjadi tanaman primadona dan masih menjadi satu-satunya tanaman alternatif. Pemkab perlu menawarkan jenis tanaman alternatif lain, sehingga petani di Pamekasan tidak terlalu bertumpu pada tanaman tembakau. Pemkab sebenarnya telah berupaya menawarkan tanaman alternatif seperti tebu dan minyak atsiri, akan tetapi kedua jenis tanaman ini belum diminati masyarakat. Jika kedua jenis tanaman tersebut memang dipandang bisa mendatangkan keuntungan yang tidak kalah dari tanaman jenis tembakau, maka Pemkab seharisnya menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat dan memberikan penyuluhan akan potensi ekonomi dari kedua jenis tanaman tersebut.

4.    Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penatausahaan Tembakau Madura yang didalamnya mengatur tentang partisipasi pihak ketiga yakni pengusaha dan pabrikan sebesar Rp100 per kilogram perlu direvisi, karena penarikan sumbangan tersebut hanya akan membebani petani tembakau dengan cara pengusaha tembakau akan menyisihkan harga pembelian untuk disumbangkan kepada Pemkab Pamekasan. Selain itu, Pemkab dan DPRD Pamekasan juga perlu berkoordinasi dengan pemkab lain penghasil tembakau di Madura seperti Sampang, dan Kabupaten Sumenep untuk membuat perda serupa yang mengatur pelarangan masuknya tembakau Jawa ke Madura. Sebab apabila hanya Pamekasan yang melarang tembakau Jawa masuk ke Madura, maka tidak akan efektif.

5.    Pemkab Pamekasan juga perlu memediasi kepentingan petani tembakau dengan pengusaha, serta berupaya memperpendek mata rantai penjualan tembakau. Salah satunya melalui program sekolah lapang atau program kemitraan antara petani dengan pengusaha tembakau. Selama ini program kemitraan sudah ada, namun masih terbatas dan  perlu terus ditingkatkan.

6.    Sebagai kabupaten penghasil tembakau, Pemkab Pamekasan juga diharapkan melakukan upaya kepada pemerintah pusat agar membatasi pasokan tembakau impor, sebab dengan banyaknya tembakau impor yang masuk ke Indonesia, maka hal itu berpotensi akan merugikan petani tembakau Pamekasan, karena harga beli tembakau impor jauh lebih murah.

7.    Catatan dialog tentang Tata Niaga Tembakau yang digelar PWI Pamekasan bersama Komunitas Kedai Kopi dan Baca Sebelas 12 ini juga bisa diakses di situs resmi PWI Pamekasan dengan alamat www.pwipamekasan.com pada halaman: (http://www.pwipamekasan.com/catatan-dialog-tata-niaga-tembakau-pwi-pamekasan/)

Pamekasan, 16 Agustus 2014
PENGURUS
PWI PERSIAPAN PAMEKASAN (*)

 

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »